Page 30 - DRAFT BUKU SAKU TESA FIFIA AYUZA (2)

BAB 11
PENGELOMPPOKAN BIAYA PENDIDIKAN. BIAYA OPRASIONAL PENDIDIKAN,
DAN BIAYA INVESTASI PENDIDIKAN

Biaya oprasional Pendidikan
Biaya operasional pendidikan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan
pendidikan, karena tanpa adanya pembiayaan yang memadai, proses pendidikan tidak dapat
berjalan dengan baik. Biaya pendidikan, sebagai salah satu komponen input instrumental,
sangat vital untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Biaya operasional pendidikan
mencakup berbagai pengeluaran, antara lain gaji pokok pendidik dan tenaga kependidikan
beserta tunjangan yang melekat pada gaji mereka, biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan
yang habis pakai, serta biaya operasional lainnya yang tidak langsung seperti biaya listrik,
telepon, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan
asuransi.
Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasional non-
personalia adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional non-personalia
selama satu tahun. Biaya ini merupakan bagian dari keseluruhan dana pendidikan yang
memungkinkan satuan pendidikan untuk menjalankan kegiatan pendidikan secara teratur dan
berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Biaya operasional non-personalia
ini mencakup biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya
pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan
dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstrakurikuler, biaya uji
kompetensi, biaya praktik kerja industri (untuk SMK), dan biaya pelaporan. Setiap sekolah
dapat memiliki besaran biaya yang berbeda untuk masing-masing item tersebut, tergantung
pada tujuan pendidikan yang ingin dicapai dan kondisi masing-masing sekolah dalam upaya
mewujudkan output pendidikan yang berkualitas.
Biaya operasional pendidikan yang dikelola oleh pemerintah umumnya dikelola secara
mandiri oleh masing-masing sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sekolah
swasta memiliki kebijakan yang lebih fleksibel dalam menentukan biaya operasional yang
diperlukan untuk kegiatan pendidikan di sekolahnya. Pemerintah maupun pihak swasta terus
berupaya untuk meningkatkan biaya operasional pendidikan setiap tahunnya, dengan tujuan
untuk membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan
pendidikan yang lebih baik setiap tahun.

Biaya investasi pendidikan
Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62 disebutkan bahwa
pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal
(Depdiknas, 2005). Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sementara itu,
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Pasal 7 sampai
dengan Pasal 30), pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah
daerah yang terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:
1. biaya investasi satuan Pendidikan, meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan
biaya investasi selain lahan pendidikan.

30