Page 23 - Stabilitas Edisi 199 Tahun 2023

Rp 30 per kilogram atau Rp 30.000 per untuk terjadi adanya lobi-lobi dari Demi memacu
Ton CO2 dan diharap dapat terlaksana kelompok pelaku usaha energi fosil yang layanan penggunaan
tahun ini di sektor PLTU batu bara. ingin mempertahankan bisnis mereka jasa bursa karbon,
Namun, implementasi dan perluasan dalam hal penerapan pajak karbon. pihak IDXCarbon
pajak karbon akan dilaksanakan pada Sebagai warga negara Afrika Selatan, tengah fokus
2025. Hal ini sejalan dengan kebijakan Memory mengatakan, negara yang melakukan
energi nasional dari transisi energi fosil perekonomiannya bertumpu pada sektor sosialisasi dan
ke energi bersih yang minim emisi. Pada pertambangan ini butuh waktu 10 tahun pertemuan
tahun 2030, Sektor energi Indonesia untuk menyelesaikan lobi-lobi politik dengan sejumlah
ditagerkan dapat menurunkan emisi untuk kebijakan pajak karbon. perusahaan
sejumlah 314 sampai 446 juta ton CO2. “Saya pikir, beberapa tantangan, ada
“Di semua negara sangat rumit kelompok lobi bahan bakar fosil yang potensial.
menerapkan pajak karbon dalam rangka kuat yang terus ingin melakukan bisnis
menekan emisi. Ini terkait penerapannya seperti biasa. Mereka banyak melobi,”
untuk setiap sektor juga berbeda- kata Memory. Ia melanjutkan, cara yang
beda. Berapa emisi yang dihasilkan dan digunakan negaranya untuk meredam
besaran pajaknya. Ini sangat rumit. praktik lobi pengusaha energi fosil adalah
Dan siapa yang menentukan skema memberikan sejumlah insentif dan
itu? Semua negara mengalami hal yang kompromi mengenai penetapan harga
sama soal kerumitan implementasi pajak pajak kabron. “Salah satu tantangan di
karbon ini,” jelas Buwono. Indonesia adalah dalam hal administrasi
Terkait hal itu, Memory dan legislasi. Ketika sampai pada titik
Machingambi, Senior Economist implementasi, Indonesia mungkin
Environmental and Fuel Taxes, menemukan banyak kompromi yang
mengatakan tak menutup kemungkinan harus dilakukan,” imbuhnya.*

www.stabilitas.id Edisi 199 / 2023 / Th.XVIII 23