Page 22 - Stabilitas Edisi 199 Tahun 2023

bursa karbon. “Diharapkan nantinya mengatakan, pajak karbon menjadi alat
jumlah demand dan supply akan cukup terpenuhinya Nationally Determined
banyak sehingga bisa lebih likuid,” tandas Contribution dengan menurunkan emisi
Jeffrey. gas sebesar 31,89 persen dengan upaya
sendiri dan sampai dengan 43,20 persen
Butuh Pajak Karbon dengan kerja sama internasional pada
SVP & Head of Research LPPI, tahun 2023.
Trioksa Siahaan mengatakan untuk “Jadi kapan diterapkan pajak karbon?
mendorong laju transaksi IDXCarbon Kita akan lakukan pajak karbon sejalan
dibutuhkan keberadaan insentif dari sisi dengan roadmap dari pasar karbon kita.
pajak karbon. Sayangnya, Bursa Karbon Nanti kalau pajak karbonnya nggak
Indonesia telah hadir terlebih dahulu, ditetapkan, kemudian orang nggak
sementara pajak karbon kemungkinan mau membeli sertifikat pengurangan
baru diterapkan pada tahun 2026 emisi di pajak karbon, saya katakan
mendatang. Padahal, pelaku industri begini, sertifikat pengurangan emisi
butuh insetif pajak untuk masuk dalam kita di pajak karbon itu nanti kita akan
pasar bursa karbon tersebut. pastikan bahwa harusnya setiap sektor
“Kalau saya melihat, bank yang itu mengerti target sektor kita,” tandas
menjadi pembeli pertama (bursa Wamenkeu.
karbon) itu lebih mengarah untuk Sertifikat pengurangan emisi akan
menjadi katalisator bagi para stakeholder diperdagangkan di bursa karbon. Tidak
terutama nasabah dan debitur bank hanya ditawarkan ke pasar Indonesia
Suahasil Nazara uantuk dapat terlibat dalam bursa karbon juga bagi pihak luar negeri. “Jadi kita
terutama ke stakeholder bank yang menawarkan, harusnya kita menawarkan
Jadi kapan rentan dengan risiko ESG. Sementara likuiditas kita itu, pengurangan emisi
karbon itu kepada dunia. Jadi jangan
perusahaan sekarang wait and see.
diterapkan pajak Mereka tunggu pajak karbon sebagai cuma kita yang ditawarin untuk listing
karbon? Kita akan insentif untuk masuk pasar bursa. Jadi di luar negeri. Kita ingin mencari juga
pembeli-pembeli dari luar negeri.
jika pajak karbon telah diterbitkan,
lakukan pajak bursa karbon akan ramai transaksinya,” Silahkan cari di pasar kita,” pungkas
karbon sejalan pungkas Tri-oksa. Wamenkeu.

Diakui Wakil Menteri Keuangan
dengan roadmap (Wamenkeu) Suahasil Nazara bahwa Rumit
dari pasar karbon Undang-Undang tentang Harmonisasi Secara terpisah, Director of DDTC
kita. Nanti kalau Peraturan Perpajakan membuka ruang Fiscal Research & Advisor, B. Bawono
Kristiaji menyebutkan ada sejumlah
bagi Indonesia untuk menerapkan pajak
pajak karbonnya karbon. “Pajak karbon itu kita jadikan tantangan penerapan pajak karbon di
nggak ditetapkan, satu instrumen supaya pasar karbonnya Indonesia. Hal ini terkait faktor ekstern
& ekonomi serta faktor teknis. Dimana
bisa jalan, supaya instrumen pasar
kemudian orang karbonnya bisa jalan. Jadi bagaimana? penerapan pajak karbon saat harga
nggak mau Settingnya yang mau kita bangun adalah energi melonjak bisa berdampak pada
dunia usaha itu harusnya memiliki
ekonomi secara keseluruhan yakni
membeli sertifikat opsi,” ungkap Wamenkeu dalam Acara menimbulkan cost of structure yang lebih
pengurangan emisi Sustainability in Action Opportunities tinggi. Selain itu dari sisi teknis, desain
for a Better Tomorrow in Indonesia yang
pajak karbon cukup rumit agar bisa
di pajak karbon. diselenggarakan oleh CIMB Niaga, belum berhasil mengurangi emisi.
lama ini. Tantangan lebih lanjut adalah
Opsi yang dimaksud yaitu dunia penentuan tarif pajak karbon,
usaha dapat memilih untuk mengurangi transparansi pelaksanaan kebijakan, dan
emisi dengan membeli pengurangan negosiasi yang dilakukan para pengusaha
emisi di pasar karbon atau membayar di sektor energi. Sebelumnya, pemerintah
pajak kepada Pemerintah. Wamenkeu menetapkan tarif pajak karbon senilai

22 Edisi 199 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id