Page 22 - Stabilitas Edisi 199 Tahun 2023
P. 22

bursa karbon. “Diharapkan nantinya   mengatakan, pajak karbon menjadi alat
                                            jumlah demand dan supply akan cukup   terpenuhinya Nationally Determined
                                            banyak sehingga bisa lebih likuid,” tandas   Contribution dengan menurunkan emisi
                                            Jeffrey.                           gas sebesar 31,89 persen dengan upaya
                                                                               sendiri dan sampai dengan 43,20 persen
                                            Butuh Pajak Karbon                 dengan kerja sama internasional pada
                                               SVP & Head of Research LPPI,    tahun 2023.
                                            Trioksa Siahaan mengatakan untuk      “Jadi kapan diterapkan pajak karbon?
                                            mendorong laju transaksi IDXCarbon   Kita akan lakukan pajak karbon sejalan
                                            dibutuhkan keberadaan insentif dari sisi   dengan roadmap dari pasar karbon kita.
                                            pajak karbon. Sayangnya, Bursa Karbon   Nanti kalau pajak karbonnya nggak
                                            Indonesia telah hadir terlebih dahulu,   ditetapkan, kemudian orang nggak
                                            sementara pajak karbon kemungkinan   mau membeli sertifikat pengurangan
                                            baru diterapkan pada tahun 2026    emisi di pajak karbon, saya katakan
                                            mendatang. Padahal, pelaku industri   begini, sertifikat pengurangan emisi
                                            butuh insetif pajak untuk masuk dalam   kita di pajak karbon itu nanti kita akan
                                            pasar bursa karbon tersebut.       pastikan bahwa harusnya setiap sektor
                                               “Kalau saya melihat, bank yang   itu mengerti target sektor kita,” tandas
                                            menjadi pembeli pertama (bursa     Wamenkeu.
                                            karbon) itu lebih mengarah untuk      Sertifikat pengurangan emisi akan
                                            menjadi katalisator bagi para stakeholder   diperdagangkan di bursa karbon. Tidak
                                            terutama nasabah dan debitur bank   hanya ditawarkan ke pasar Indonesia
                           Suahasil Nazara  uantuk dapat terlibat dalam bursa karbon   juga bagi pihak luar negeri. “Jadi kita
                                            terutama ke stakeholder bank yang   menawarkan, harusnya kita menawarkan
                        Jadi kapan          rentan dengan risiko ESG. Sementara   likuiditas kita itu, pengurangan emisi
                                                                               karbon itu kepada dunia. Jadi jangan
                                            perusahaan sekarang wait and see.
               diterapkan pajak             Mereka tunggu pajak karbon sebagai   cuma kita yang ditawarin untuk listing
              karbon? Kita akan             insentif untuk masuk pasar bursa. Jadi   di luar negeri. Kita ingin mencari juga
                                                                               pembeli-pembeli dari luar negeri.
                                            jika pajak karbon telah diterbitkan,
                    lakukan pajak           bursa karbon akan ramai transaksinya,”   Silahkan cari di pasar kita,” pungkas
                  karbon sejalan            pungkas Tri-oksa.                  Wamenkeu.

                                               Diakui Wakil Menteri Keuangan
               dengan roadmap               (Wamenkeu) Suahasil Nazara bahwa   Rumit
              dari pasar karbon             Undang-Undang tentang Harmonisasi     Secara terpisah, Director of DDTC
                kita. Nanti kalau           Peraturan Perpajakan membuka ruang   Fiscal Research & Advisor, B. Bawono
                                                                               Kristiaji menyebutkan ada sejumlah
                                            bagi Indonesia untuk menerapkan pajak
                pajak karbonnya             karbon. “Pajak karbon itu kita jadikan   tantangan penerapan pajak karbon di
             nggak ditetapkan,              satu instrumen supaya pasar karbonnya   Indonesia. Hal ini terkait faktor ekstern
                                                                               & ekonomi serta faktor teknis. Dimana
                                            bisa jalan, supaya instrumen pasar
                kemudian orang              karbonnya bisa jalan. Jadi bagaimana?   penerapan pajak karbon saat harga
                        nggak mau           Settingnya yang mau kita bangun adalah   energi melonjak bisa berdampak pada
                                            dunia usaha itu harusnya memiliki
                                                                               ekonomi secara keseluruhan yakni
             membeli sertifikat             opsi,” ungkap Wamenkeu dalam Acara   menimbulkan cost of structure yang lebih
            pengurangan emisi               Sustainability in Action Opportunities   tinggi. Selain itu dari sisi teknis, desain
                                            for a Better Tomorrow in Indonesia yang
                                                                               pajak karbon cukup rumit agar bisa
                di pajak karbon.            diselenggarakan oleh CIMB Niaga, belum   berhasil mengurangi emisi.
                                            lama ini.                             Tantangan lebih lanjut adalah
                                               Opsi yang dimaksud yaitu dunia   penentuan tarif pajak karbon,
                                            usaha dapat memilih untuk mengurangi   transparansi pelaksanaan kebijakan, dan
                                            emisi dengan membeli pengurangan   negosiasi yang dilakukan para pengusaha
                                            emisi di pasar karbon atau membayar   di sektor energi. Sebelumnya, pemerintah
                                            pajak kepada Pemerintah. Wamenkeu   menetapkan tarif pajak karbon senilai


         22   Edisi 199 / 2023 / Th.XVIII    www.stabilitas.id
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27