Page 25 - Stabilitas Edisi 199 Tahun 2023
P. 25

ursa Karbon Indonesia telah   perusahaan ini tidak pernah mengelola
                  beroperasi. Namun begitu   hutan tersebut. Ini juga merupakan salah
                  bukan berarti perjuangan   satu praktik greenwashing,” ujar dia.
          Buntuk mendorong bisnis              Bhima mengatakan, jika unit karbon
          untuk lebih ramah lingkungan sudah   yang ada di hutan adat ini diklaim dan
          selesai. Sebagai lembaga pengincar laba,   dikelola oleh perusahaan tadi, lalu
          perusahaan selalu berusaha mencari   dijual di bursa karbon, masyarakat yang
          celah dalam setiap aturan. Dalam   menjaga dan mengelola hutan itu tidak
          kebijakan bisnis berkelanjutan, praktik   dapat manfaat apa pun. Seharusnya, uang
          itu dikenal dengan greenwashing.  dari bursa karbon itu kembali lagi dalam
            Greenwashing bukanlah hal baru   bentuk konservasi kepada komunitas
          dalam dunia industri, khususnya bagi   yang mereka benar-benar menjaga hutan.
          perusahaan yang mengklaim dirinya   “Karena harapannya si penjaga hutan
          ramah lingkungan. Dilansir dari Earth.  harusnya mendapat insentif dari adanya
          org pada dasarnya praktik ini sudah   bursa karbon ini,” katanya.
          dipopulerkan oleh ahli lingkungan Jay   Praktik jual beli unit karbon antar
          Westerveld dalam esainya pada tahun   anak perusahaan pun juga harus
          1986.                             diwaspadai dalam Bursa Karbon.
            Sejak banyak otoritas global    Menurut Bhima, motif ini lambat
          mengoperasikan Bursa Karbon, modus-  laun akan terendus karena tidak ada
          modus greenwashing pun semakin    manfaatnya bagi masyarakat karena tidak
          beragam, khususnya semenjak adanya   signifikan dalam mengurangi emisi GRK.  Bhima Yudhistira
          bursa karbon di dunia internasional.   “Misalnya, ada satu konglomerat
          Direktur Center of Economic and Law   punya beberapa anak usaha seperti di
          Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira   sektor hutan tanaman industri, lalu   Saya khawatir
          menjelaskan, sudah ada perusahaan asing   mereka menerbitkan sertifikat karbon
          yang digugat oleh kelompok masyarakat   untuk dibeli perusahaan tambang anak   nantinya jika
          karena mengklaim dirinya sebagai   usaha lainnya. Perputaran uangnya hanya   ada perusahaan
          perusahaan ramah lingkungan setelah   di mereka saja, antar anak usaha dari
          membeli unit dari bursa karbon.   bisnisnya yang meningkatkan emisi dan   yang mengklaim
            “Salah satunya yaitu Delta Air   anak usaha yang lainnya dianggap bisa   memiliki sertifikasi
          Lines, maskapai asal Amerika Serikat   menyerap emisi karbon.” kata Bhima.
          yang mengklaim dirinya sebagai a     Bhima mengatakan, Indonesia        unit karbon di atas
          carbon-neutral airline. Perusahaan ini   juga harus segera menerbitkan pajak   hutan yang dikelola
          menganggap dirinya sudah zero emisi   karbon agar Bursa Karbon Indonesia
          setelah membeli unit karbon. Padahal,   bisa berkelanjutan. Menurutnya, masih   oleh masyarakat
          masyarakat di sana merasakan bahwa   banyak perusaahaan yang enggan     adat, padahal
          maskapai ini merupakan penyumbang   membeli unit karbon karena tidak
          polusi terbesar,” ucapnya kepada   ada tuntutan maupun sanksi. “Banyak   perusahaan ini
          Stabilitas saat dihubungi Oktober.  perusahaan yang belum menganggap    tidak pernah
            Bhima melihat adanya celah potensi   unit karbon ini penting karena negara
          greenwashing di Indonesia setelah   kita belum menerapkan pajak karbon,”   mengelola hutan
          diterbitkannya POJK Nomor 14 Tahun   ucapnya.                           tersebut.
          2023 tentang Perdagangan Karbon      Sementara itu, dihubungi secara
          Melalui Bursa Karbon. Menurutnya, ada   terpisah, Kepala Kampanye Iklim
          beberapa hal yang belum diatur dalam   Greenpeace Indonesia Tata Mustasya,
          regulasi tersebut, khususnya terkait unit   mengatakan, perusahaan yang membeli
          karbon yang berada di tanah adat.  unit karbon tidak boleh tinggal diam
            “Saya khawatir nantinya jika ada   dan lepas tangan atas pencemaran
          perusahaan yang mengklaim memiliki   lingkungan. Perusahaan tersebut juga
          sertifikasi unit karbon di atas hutan yang   harus mengimbangi dengan mengurangi
          dikelola oleh masyarakat adat, padahal   emisi asalnya di semua rantai pasoknya.


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 199 / 2023 / Th.XVIII  25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30