Page 75 - Stabilitas Edisi 199 Tahun 2023

ndustri asuransi syariah
tampaknya tengah serius
mengikuti jejak ‘seniornya’ di
Idi lini perbankan. Pemisahan
usaha dengan induk dinilai bisa jadi jalan
pendorong bisnis asuransi syariah seperti
juga yang diinginkan di bank syariah.
Beberapa bulan lalu, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) resmi menerbitkan
Peraturan Nomor 11 Tahun 2023 tentang ATURAN SPIN OFF
Pemisahan Unit Syariah Perusahaan ATAU PEMISAHAN
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
“Melalui POJK ini diharapkan UNIT USAHA
pelaksanaan pemisahan unit syariah PERUSAHAAN
tersebut dapat terlaksana dengan baik ASURANSI DAN
sehingga dapat mewujudkan tujuan
terciptanya industri asuransi syariah PENJAMINAN
dan reasuransi syariah yang dapat TERBIT PADA 11 JULI
tumbuh secara berkelanjutan dan tidak
merugikan kepentingan pemegang polis 2023. UNIT USAHA
dan peserta,” kata Kepala Departemen SYARIAH WAJIB SPIN
Literasi, Inklusi Keuangan dan
Komunikasi OJK Aman Santosa, akhir OFF PALING LAMBAT Ogi Prastomiyono,
Juli 2023. PADA 31 DESEMBER Kepala Eksekutif Pengawas
POJK 11 Tahun 2023 mengatur Perasuransian, Penjaminan, dan
perusahaan asuransi dan perusahaan 2026. Dana Pensiun OJK
reasuransi wajib melakukan pemisahan
unit syariah apabila unit syariah telah
memenuhi persyaratan. Di antaranya
nilai dana tabarru’ dan dana investasi
peserta unit syariah telah mencapai
paling sedikit 50 persen dari total nilai
dana asuransi, dana tabarru’, dan dana
investasi peserta pada perusahaan
induknya.
Kemudian, ekuitas minimum unit diikuti dengan pengalihan portofolio reasuransi,” kata Aman.
syariah telah mencapai paling sedikit kepesertaan kepada perusahaan asuransi Otoritas telah menetapkan batas
sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah syariah atau perusahaan reasuransi waktu pemisahan atau spin off unit usaha
perusahaan asuransi dan Rp200 miliar syariah baru hasil pemisahan unit syariah (UUS) pada 31 Desember 2026.
bagi unit syariah perusahaan reasuransi. syariah. Kedua, mengalihkan seluruh Adapun regulasinya telah tertuang pada
Selain itu, pemisahan unit syariah juga portofolio kepesertaan pada unit syariah Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun
dilakukan dalam hal terdapat permintaan kepada perusahaan asuransi syariah atau 2023 yang beleidnya terbit 11 Juli 2023.
sendiri atau inisiatif dari perusahaan perusahaan reasuransi syariah yang telah “Bagi Perusahaan Asuransi dan
asuransi atau perusahaan reasuransi atau memperoleh izin usaha. Perusahaan Reasuransi yang memiliki
pelaksanaan kewenangan OJK dalam “Perusahaan asuransi atau Unit Syariah dan belum melakukan
rangka konsolidasi. perusahaan reasuransi yang memiliki Pemisahan Unit Syariah sampai batas
Lebih lanjut, bentuk pemisahan unit syariah wajib melakukan pemisahan waktu yang ditetapkan, maka OJK
unit syariah dapat dilakukan dengan unit syariah dengan batas waktu paling berwenang melakukan pencabutan izin
dua cara, yaitu pertama mendirikan lambat 31 Desember 2026. Harapan dari pembentukan Unit Syariah,” mengutip
perusahaan asuransi syariah atau ketentuan ini adalah setelah 31 Desember baleid yang ditandatangani Ketua Dewan
perusahaan reasuransi syariah baru hasil 2026 sudah tidak ada lagi unit syariah Komisioner OJK Mahendra Siregar.
pemisahan unit syariah. Selanjutnya yang beroperasi di industri asuransi dan Saat ini Indonesia baru memiliki 15

www.stabilitas.id Edisi 199 / 2023 / Th.XVIII 75