Page 73 - Stabilitas Edisi 199 Tahun 2023

“(aturan) Masih dalam proses
membahasan. Intinya, bahwa pengaturan
UU PDP dan PP PDP bertujuan
mengantisipasi risiko pemrosesan data
pribadi, bukan untuk menghukum
pengendali atau prosesor data pribadi,
atau menambahkan pendapatan negara,”
papar Bhredipta Socarana dalam seminar
dengan tema “Data Breach Management
- Pelindungan Data Pribadi dan
Pengelolaan Krisis Kebocoran Data” di
Jakarta, akhir September lalu.
Selain itu, pengaturan UU PDP dan
PP PDP bertujuan untuk pengembangan
ekosistem. Dalam hal ini, ekosistem
Pelindungan Data Pribadi masih terus
dikembangkan, dan membutuhkan
kontribusi dari seluruh pemangku
kepentingan terkait. “Jadi kalau ada
syarat dan masukan, bisa terus dilakukan
audensi atau masukan tertulis ke
Kominfo. Terutama jika ada pertanyaan
mangapa pasalnya banyak, hingga 245
pasal, yang sejatinya ini memberikan
kesempatan pengaturan lebih spesifik
bagi Kementrian/Lembaga,” ungkap
Bhredipta.

Sejumlah Tantangan
Sementara itu praktisi hukum
mengingatkan sejumlah tantangan
terberat dalam pelindungan data
pribadi saat ini. Antara lain bagaimana pemerintah maupun sektor swasta dalam
pemerintah dapat memastikan seluruh memberikan diskusi maupun masukan Berdasarkan Undang-
lapisan pelaku usaha memahami terkait aturan perlindungan data pribadi Undang Perlindungan Data
pelindungan data pribadi, kewajiban- di Indonesia. Kami aktif memberikan Pribadi, pengenaan sanksi
kewajiban yang melekat, serta fungsi sosialisasi kepada pelaku usaha maupun administratif bagi lembaga
otoritas yang dapat mengawasi dan masyarakat umum tentang pentingnya yang sistem keamanannya
menindak demi implementasi aturan mematuhi atau menjaga privasi sesuai di bawah standar baru
yang maksimal. dengan aturan pelindungan data pribadi dimulai 17 Oktober 2024.
Menurut Partner K&K Advocates, yang ada di Indonesia,” kata Danny.
Danny Kobrata Terdapat dua syarat Danny menambahkan, UU PDP saat
otoritas yang harus dipenuhi dalam ini masih dalam masa transisi dua tahun,
menjalankan aturan itu. Pertama, harus sehingga saat ini adalah waktu yang tepat Denny mengingatkan bahwa
memiliki kewenangan untuk menindak untuk mempelajari dengan melakukan kebocoran data yang terus terjadi
lembaga publik maupun privat. Kedua, komparasi terhadap praktik yang hingga saat ini tidak hanya dialami
harus diisi oleh orang-orang yang berkembang di Indonesia dan di dunia perusahaan kecil, tetapi juga perusahaan
kompeten dan memahami praktik internasional. “Terlebih telah terjadinya besar yang memiliki resources untuk
maupun teori pelindungan data pribadi. kasus-kasus kebocoran data di Indonesia menanggulangi kebocoran data. Sehingga
“Kami sudah sejak sangat lama atau kasus penggunaan data pribadi yang bisa disimpulkan bahwa Indonesia masih
aktif melakukan diskusi dengan para dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sangat rentan mengalami kebocoran data
stakeholders, baik bersama dengan bertanggung jawab,“ ungkap Danny. pribadi.*

www.stabilitas.id Edisi 199 / 2023 / Th.XVIII 73