Page 72 - Stabilitas Edisi 199 Tahun 2023

Artifisial 2020-2045 yang dikeluarkan
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi/BPPT (kini menjadi BRIN).
“Dokumen tersebut perlu diperkuat
dengan adanya regulasi yang lebih kuat
selevel undang-undang, peraturan
presiden, ataupun peraturan pemerintah,
yang dapat mengatur penggunaan, etika,
keamanan, serta perlindungan terhadap
UU PDP SAAT INI tenaga kerja dalam setiap pengembangan
MASIH DALAM dan pemanfaatan AI di Indonesia,” jelas
MASA TRANSISI Bambang.
Setidaknya sudah ada 60 negara
DUA TAHUN, dunia yang mengeluarkan kebijakan
SEHINGGA SAAT INI terkait AI. Inggris, AS, dan Kanada
bahkan memiliki AI Security Council.
ADALAH WAKTU Presiden AS Joe Bidden juga sudah

YANG TEPAT UNTUK mengajukan AI Bill of Rights, yang
isinya antara lain memastikan hak-hak
MEMPELAJARI warga negara dan dukungan dalam
DENGAN MELAKUKAN pengembangan dan inovasi AI.
Untuk mengatasi berbagai
Danny Kobrata, KOMPARASI permasalahan di dunia siber dan digital,
Partner K&K Advocates TERHADAP PRAKTIK Indonesia saat ini hanya memiliki dua
undang-undang. Yakni, UU No.11/2008
YANG BERKEMBANG tentang Informasi dan Transaksi
DI INDONESIA Elektronik, serta UU No. 27/2022
tentang Perlindungan Data Pribadi.
DAN DI DUNIA “Indonesia perlu memiliki UU

INTERNASIONAL. Keamanan dan Ketahanan Siber
Nasional. Mengingat sepanjang tahun
2021 saja, Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN) mencatat setidaknya ada 1,6
miliar anomali trafik atau serangan
siber yang terjadi di berbagai wilayah
Indonesia. Termasuk ratusan hingga
ribuan potensi serangan siber yang
ditujukan kepada Ring-1 Istana Negara,”
semakin pesat. Kondisi itu tidak hanya sebagai matra tersendiri. Pasukan Siber pungkas Bambang.
mendatangkan manfaat, melainkan juga Tiongkok diprediksi yang terbesar di Secara terpisah Bhredipta
bisa mendatangkan ancaman bagi orang dunia, mencapai 145 ribu personil,” ujar Socarana, Tenaga Ahli Dirjen Aptika
kebanyakan. Bambang. Kementerian Kominfo menegaskan
Menurut politikus Partai Golkar Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk bahwa saat in pemerintah tengah
ini, AI berpotensi mengaburkan menghadapi perkembangan AI yang berjuang menuntaskan aturan teknis
pandangan manusia pada kebenaran dan semakin pesat, Indonesia perlu memiliki perlindungan data. Regulasi itu nantinya
kebohongan. Sekaligus berpotensi dalam regulasi yang jelas dan kuat. Khususnya akan jadi panduan untuk terciptanya
penyalahgunaan data pribadi untuk dengan memberikan penguatan kepada ekosistem perlindungan data pribadi
tindakan kriminal dan kejahatan lainnya. peran intelijen, baik terhadap BIN, BAIS yang lebih handal dan keberlakuannya
“Untuk mengantisipasi kejahatan di TNI, hingga Baintelkam Polri. dapat mencakup seluruh pihak baik
dunia siber dengan semakin pesatnya Saat ini, kata dia, pemanfaatan AI itu pengendali data pribadi maupun
AI, Singapura, Jerman, dan Tiongkok di Indonesia hanya mengacu kepada prosesor data dalam sektor pemerintah
bahkan telah membentuk Angkatan Siber Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan maupun swasta.

72 Edisi 199 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id