Page 71 - Stabilitas Edisi 199 Tahun 2023

ampaknya, ancaman pada
pembobolan data pribadi
tidak akan berkurang hingga
Takhir tahun ini bahkan
sampai 12 bulan ke depan. Penyebabnya
tidak lain karena banyak institusi
bisnis yang menganggap saat ini masih
tahap transisi sehingga mereka tidak
terlalu terburu-buru melengkapi sistem
keamanan mereka. BERBICARA HUKUM
Masih belum lengkapnya aturan TEKNOLOGI, PRINSIP
teknis serta masih lamanya pengenaan
denda administratif bagi mereka TRANPARANSI,
yang belum meningkatkan keamanan AKUNTABILITAS,
pengelolaan data nasabah dan sistem KEPERCAYAN HARUS
internalnya menjadi alasan lain.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan DIJAGA. APALAGI
Undang-Undang Perlindungan Data DALAM IKLIM EKONOMI
Pribadi, pengenaan sanksi administratif
bagi lembaga yang sistem keamanannya DIGITAL. KITA MASIH
di bawah standar baru dimulai 17 BERKUTAT SOAL
Oktober 2024.
Meski begitu jangan lupakan PERSONAL DATA, Sinta Dewi, Guru Besar Hukum
ancaman lain yang sudah di depan mata: NEGARA LAIN SUDAH Siber Universitas Padjajaran
perkembangan Artificial Intelligence (AI).
Menurut Sinta Dewi, pengamat Hukum BICARA SOAL AI.
Siber Universitas Padjajaran, teknologi MAKA HARUS SEGERA
AI mengungkap sebuah risiko baru
yang dapat menimbulkan permasalahan DIRESPONS. KARENA
hukum, terkait perlindungan data AI ADA IMPACT KEPADA
pribadi.
Indonesia tidak bisa melepaskan DATA PRIBADI.
diri dalam perkembangan ekonomi
digital global yang memiliki prinsip
utama kepercayaan dalam menjaga
akuntabiltias, transparasi data privasi.
Maka dari itu, kehadiran Undang-
Undang PDP tahun lalu, menurut Sinta bidang hukum siber di Indonesia. Adanya pelanggaran data privasi
sudah menjadikan Indonesia sejajar Dia melanjutkan, perlindungan dalam penggunaan AI ini bagi institusi,
dengan negara-negara lain. data privasi menjadi sangat penting, baik pemerintah maupun korporasi,
Biar begitu, aturan tersebut, kata terutama jika data pribadi yang diproses dapat menyebabkan rusaknya reputasi
Sinta, harus dikembangkan hingga adalah data pribadi spesifik atau sensitif instansi, kerugian finansial, dan sanksi
menyentuh perkembangan teknologi AI seperti data biometrik. Sebagai contoh hukum. Tetapi, sampai saat ini banyak
yang tidak bisa dibendung. “Berbicara adalah sidik jari, face recognition, negara masih mencari model pengaturan
hukum teknologi, prinsip tranparansi, retina mata, DNA telapak tangan, suara yang tepat, dalam mencari keseimbangan
akuntabilitas, kepercayan harus dijaga. pengenalan perilaku yang diproses tanpa antara inovasi dan perlindungan dalam
Apalagi dalam iklim ekonomi digital. Kita persetujuan subjek data. “Hal ini juga kaitannya dengan teknologi informasi
masih berkutat soal personal data, negara mencakup pemilihan tentang sasaran dan dan komunikasi.
lain sudah bicara soal AI. Maka harus profilisasi, yang dapat mengintensifkan Sementara itu, Ketua MPR Bambang
segera direspons. Karena AI ada impact pengumpulan data pribadi,” ucap Soesatyo mengakui bahwa saat ini, dunia
kepada data pribadi,” jelas perempuan Sinta, yang resmi mendapatkan gelar tengah dihadapkan pada perkembangan
yang menjadi profesor pertama dalam Profesornya September lalu. AI dalam berbagai bentuk platform yang

www.stabilitas.id Edisi 199 / 2023 / Th.XVIII 71