Page 19 - Sinar Tani Edisi 4031

A GRI SEREMONI E-paper Edisi 20 - 26 Maret 2024 | No. 4031 Tahun LIV 19

Pemda Wajib Turun Gunung modern mengawasi penyaluran
beras SPHP dan program pemerintah
lainnya dalam upaya pengendalian
Jaga Inflasi harga dan inflasi pangan. suci
“Selama
HBKN
bulan
Ramadhan hingga Idul Fitri akan ada
monev pasokan dan harga pangan
oleh tim pusat lintas K/L ke daerah,
Puasa dan Lebaran sehingga masyarakat merasa aman
dan nyaman dalam melaksanakan
mendorong naiknya ibadah di bulan suci Ramadhan ini,”
per mintaan produk tambahnya. Dalam Negeri Tito
Menteri
pangan. Kondisi Karnavian menegaskan, urusan
tersebut bisa pangan harus ditangani secara
sinergis bersama seluruh stakeholder.
menyebabkan inflasi. Dukungan Pemda menjadi faktor
Untuk memastikan penting dalam menjaga inflasi
nasional. “Inflasi di tingkat daerah
pasokan dan harga betul-betul harus dikendalikan
pangan aman karena angka inflasi nasional adalah
agregat, bukan hanya kerja dari
menjelang Hari Besar pemerintah pusat, tapi juga yang
Keagamaan tersebut, utama adalah pemerintah daerah
peran Pemerintah dengan adanya Tim Pengendali
Inflasi Daerah yang dipimpin oleh
Daerah menjadi sangat Pangan Nasional/National Food kaian langkah. Diantaranya, meng- gubernur dan bupati/walikota,”
penting. Agency (NFA) ini dihadiri stakeholder gencarkan Gerakan Pangan Murah ujarnya.
terkait diantaranya Menteri Dalam
Mendagri Tito juga menegaskan,
(GPM) dan meningkatkan peng-
Negeri, Kepala BPS, Kepala Perum awasan terhadap pasokan pangan kepada daerah agar pelaksanaan
epala Badan Pangan Bulog, hingga Gubernur/Bupati/ ke pasar tradisional dan ritel modern. Gerakan Pangan Murah digencarkan
Nasional/National Food Walikota seluruh Indonesia serta Dirinya berharap seluruh dengan memanfaatkan berbagai
Agency (NFA), Arief asosiasi dan mitra. pemerintah provinsi dan kabupaten/ alokasi dana. Untuk itu ia meminta
Prasetyo Adi meng- Arief mengatakan, diperlukan kota terus menggencarkan GPM terus dilakukan pemantauan harga
ingatkan, kenaikan per- menguatkan sinergi kementerian ini. Sebab gerakan ini merupakan dan stok ketersediaan pangan,
Kmintaan bahan pangan di dan lembaga, BUMN pangan, asosiasi, bentuk kehadiran negara dalam sehingga paham perkembangan
momentum Puasa harus diwaspadai serta pelaku usaha pangan untuk menyediakan pangan yang harga dan dinamika yang ada.
agar tidak berdampak pada lonjakan secara bersama-sama memastikan terjangkau dan sangat dibutuhkan. “Pemerintah daerah dapat
inflasi. Saat ini, inflasi merupakan upaya-upaya stabilisasi pangan terus “Saya minta GPM ini ditingkatkan melakukan gerakan pangan murah
salah satu tantangan tidak hanya diintensifkan. BPS mencatat Inflasi eskalasinya pada Minggu ketiga sendiri dari berbagai alokasi seperti
bagi Indonesia, tapi dialami semua nasional pada Februari 2024 sebesar Ramadhan hingga menjelang dana insentif fiskal, Belanja Tidak
negara di dunia. 2,75 persen (year on year), dengan Lebaran,” ujar Arief. Terduga (BTT), subsidi distribusi,
Guna mengantisipasi lonjakan kontribusi terbesar dari beras sebesar Selain GPM, Arief berharap bahkan ada dana dekonsentrasi
harga pangan, pemerintah menggelar 0,67 persen. kepala daerah juga ikut turun untuk daerah yang dialokasikan oleh
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Berbagai strategi mengendalikan melakukan pemantauan ke pasar- Badan Pangan Nasional,” tegasnya.
Kegiatan yang diinisiasi Badan inflasi pangan melalui serang- pasar tradisional maupun pasar ritel Echa/Yul

Gandeng Tangan Susun Strategi

Dongkrak Produksi Gula

perluasan areal tebu. Selanjutnya produksi, produktivitas dan mutu
menjalin kerjasama dengan BRIN tebu giling yang berdayang saing.
serta Peragi. “Untuk percepatan Kedua, meningkatkan akses pen-
swasembada gula dan penyediaan danaan melalui lembaga keuangan
bioetanol diperlukan percepatan kepada petani tebu.
teknologi dan memperkuat riset, “Dua tugas ini yang kami perkuat
khususnya dalam meningkatkan dan akselerasi sehingga dilakukan
produktivitas tebu,” katanya. MoU dengan Peragi dan perjanjian
Direktur Tanaman Semusim dan kerjasama dengan BRIN,” tegasnya
Tahunan, Ditjen Perkebunan, M. Rizal seraya menambahkan, Ditjen
Ismail menambahkan sesuai rencana Perkebunan mendapat tugas untuk
untuk percepatan swasembada mengakselerasi implementasi
gula konsumsi dan gula industri Perpres No. 40 Tahun 2023 yaitu
akan dibangun 30 pabrik gula (PG) wujudkan swasembada gula dengan
baru. Saat ini telah direncanakan perluasan lahan tebu dan minimal
pembangunan PG baru sebanyak 12 membangun 30 pabrik gula.
ementerian Pertanian lakukan percepatan untuk memenuhi PG. “Ada 3 PG yang akan direaktifasi Dalam FGD ini, Tim Ditjen
melalui Direktorat kebutuhan gula konsumsi dan dan kurang lebih 8 PG yang akan Perkebunan dan Balai Besar Sumber-
Jenderal Perkebunan industri dengan berbagai strategi,” ditingkatkan kapasitas produksinya,” daya Lahan Pertanian (BBSDLP)
dengan Badan Riset kata Dirjen Perkebunan, Kementerian ungkapnya. menyampaikan laporan kegiatan
dan Inovasi Nasional Pertanian, Andi Nur Alam Syah saat Rizal berharap kerjasama dengan survey dan groundcheking potensi
K(BRIN) dan Perhimpunan penandatangan kerjasama dan Peragi dan BRIN dapat disusun serta kesesuaian lahan untuk per-
Agronomi Indonesia (Peragi) FGD Akselerasi Swasembada Gula strategi untuk mewujudkan tugas luasan tebu. Dari lima provinsi yang
akan bersama-sama menyusun di Ruang Rapat Ditjen Perkebunan, Menteri Pertanian sebagaimana di survey dan groundcheking yaitu
strategi percepatan swasembada Jakarta, Rabu (13/3). pasal 5 Perpres No. 40 Tahun NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
gula. Pemerintah menargetkan Andi menjelaskan, strategi 2023. Pertama, meningkatkan Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa
swasembada gula konsumsi tahun diantara nya mempertahankan lahan pembinaan, bimbingan teknis dan Barat mendapatkan potensi lahan
2028 dan gula industri tahun 2030. existing tebu dan mencari lahan baru pendampingan kepada petani untuk perluasan areal tebu kurang
“Sesuai arahan Presiden, kita di Pulau Jawa dan luar Jawa untuk tebu dalam rangka meningkatkan lebih sebesar 200.000 ha. Yul