Page 29 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Sepuluh sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspekstif pada tahun

2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu: Perbendaharaan Negara
yang optimal dan akuntabel
DJPb melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara
optimal dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan
outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun
mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

2. Customer Perspective terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu: Dukungan manajemen
yang efektif
DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan
mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk
kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang
dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi
pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan
pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi
berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data
dan infomasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat

regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di
daerah.

3. Internal Process Perspective terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:
i. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan
Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman
stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat

implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan
organisasi.
Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya
Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola
perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka
mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh
Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan
dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi,
sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang
perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang
bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang
kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu
menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan
perbendaharaan.
ii. Pelaksanaan anggaran yang optimal
Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses

pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat
mencapai output yang telah ditetapkan dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis
secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para
Stakeholder.

LAPORAN KINERJA 13
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023