Page 30 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan
terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas
pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

iii. Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien
Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien dilakukan DJPb dengan
melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian
nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka
pelaksanaan APBN. Sebagai fund manager, pengelolaan kas harus dilakukan dengan
mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), baik itu dari sumber dana yang berasal
dari Dalam Negeri maupun Pinjaman/Hibah Luar/Dalam Negeri, agar terhindar dari hal-

hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara. Pengelolaan kas yang efektif
dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan dan
tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya cash
mismatch dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk
membiayai pengeluaran negara serta optimalisasi terhadap idle cash.
iv. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel
Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara
diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan

laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas
laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian
Laporan Keuangan, penyelesaian rekomendasi atas audit pihak eksternal, serta opini atas
Laporan Keuangan yang baik dari BPK.
v. Pembinaan pelaksanaan tugas khusus yang berkualitas
Pelaksanaan tugas khusus merupakan tugas diluar core business di bidang
pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, DJPb diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk

melaksanakan pembinaan kepada unit-unit kerja Badan Layanan Umum (BLU) agar dapat
bekerja secara berkualitas. Selain itu, asistensi BLUD dilakukan dalam rangka mendukung
kegiatan pemerintahan atau kegiatan ekonomi di daerah.
Pembinaan yang berkualitas memiliki makna bahwa DJPb mampu memberikan
arahan, edukasi, serta monitoring dan evaluasi unit-unit khusus dalam melaksanakan
tugas special mission tersebut sesuai peraturan yang ada serta dapat mencapai sasaran
yang telah ditetapkan.

4. Learning and Growth Perspective terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:
i. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: i (proses
bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut
akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu,
diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan
Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian
Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya
masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh
dan berkembang bersama (kolaboratif).

LAPORAN KINERJA 14

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023