Page 4 - Sinar Tani Edisi 4113

4 Edisi 3 - 9 Desember 2025 | No. 4113 Tahun LVI

BERAS IMPOR

ILEGAL

Di tengah pemerintah
siap mencanangkan
swasembada pangan,
kasus masuknya
beras impor tersebut
menjadi sebuah
‘tamparan’ keras.
Apalagi Presiden
Prabowo Subianto di
forum internasional,
baik dalam forum PBB milik PT Multazam Sabang Group, Sabang, Aceh. Senin (24/11) pagi, mengikuti aturan dan mekanisme
dan FAO, beberapa perusahaan yang mengimpor beras Amran kembali mengumumkan yang berlaku. “Kita hanya menjaga
kali mengucapkan dari Thailand tersebut. instruksi ditemukan 40,4 ton beras impor di ujungnya saja, jangan sampai
merembes
disertai
siap masuk Pelabuhan Tanjung
kepada
masyarakat.
Penyegelan
bahwa Indonesia untuk menelusuri pihak yang Sengkuang, Batam. Barang ilegal Sehingga kalau dari pusat tidak
tahun ini siap terlibat dalam pemasukan beras yang diamankan tidak hanya beras, mengizinkan, ya kita segel. Nanti
ilegal tersebut. “Sekitar jam 2 siang
polisi yang bertindak,” katanya.
tetapi juga komoditas lain berupa
swasembada beras. kami terima laporan bahwasannya 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak Meski pemerintah menyatakan
ada beras masuk di Sabang, itu goreng, 600 kilogram tepung terigu, beras impor yang masuk melalui
250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 Pelabuhan Batam ilegal, tapi beredar
endadak, Minggu persetujuan pusat. Tadi langsung bungkus mie impor, serta 30 dus Catatan Rapat Tata Kelola dan
(23/11) sore sekitar kami telepon Kapolda, kemudian produk frozen food. Kebijakan Pemasukan Komoditi
pukul 16.00 Kabareskrim, kemudian Pak Begitu laporan masuk, Amran Beras ke KPBPB. Rapat tersebut
WIB, wartawan Pangdam. Langsung disegel. Ini mengatakan, dirinya langsung berdasarkan Surat Undangan dari
dikumpulkan di berasnya, kami perintahkan tidak menghubungi Pangdam Kepri, Kementerian Koordinator Bidang
Mkediaman Menteri boleh keluar,” kata Amran saat Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Pangan Republik Indonesia Nomor
Pertanian, Andi Amran Sulaiman konferensi pers di Jakarta pada Kota Batam, serta Dandim Batam S-76/D1/Hm.02/Xi/2025 tertanggal 13
di kawasan Kalibata. Ada beberapa Minggu (23/11). untuk meminta aparat bergerak November 2025.
pejabat Kementerian Pertanian, Begitu laporan masuk, Amran cepat. Berkat koordinasi tersebut, Rapat berlangsung pada Jum’at,
Badan Pangan Nasional dan Perum mengungkapkan, dirinya langsung seluruh barang ilegal langsung 14 November 2025 melalui Zoom
Bulog. Ada apa? menelepon Gubernur Aceh untuk diamankan setibanya di pelabuhan. Meeting Pukul : 15.00 -16.30 WIB.
Teka-teki akhirnya terjawab. memastikan semuanya bergerak Seluruh beras ilegal tersebut masih Undangan rapat tersebut ditujukan
Sekitar pukul 17.00 WIB, Menteri cepat. Baginya, tidak boleh ada dalam kondisi disegel sambil beberapa pejabat, termasuk dari
Pertanian, Andi Amran Sulaiman toleransi untuk tindakan ilegal menunggu proses hukum lebih Kementerian Pertanian, Badan
bersama beberapa pejabat seperti ini. “Kalau tidak ada izin lanjut. Pangan, pihak Bea Cukai, dan
mengumumkan adanya beras impor impor, titik. Negara harus hadir tegas. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, perusahaan pengimpor.
ilegal sebanyak 250 ton yang masuk Ini menyangkut kehormatan bangsa, Djaka Budhi Utama menegaskan, Beberapa hasil kesimpulan
melalui Pelabuhan Batam. kepatuhan pada instruksi Presiden, pihaknya telah mengambil tindakan rapat tersebut. Pertama, Beras
“Kami undang rapat di hari dan perlindungan terhadap 160 juta tegas beras impor ilegal 250 ton PT. Multazam Sabang Group dari
minggu. Sejujurnya hari ini kami petani kita,” tegasnya. yang melalui kawasan perdagangan Thailand sesuai dengan Izin BPKS
ratas. Tetapi kami minta izin Sabang. Seluruh barang yang Nomor 513/PTSP-BPKS/21 Tanggal 24
kepada Bapak Presiden. Bahwa Dugaan Kejanggalan masuk ke wilayah tersebut langsung Oktober 2025, diperbolehkan masuk
kami kelelahan dan tadi diimpus Amran mensinyalir adanya disegel untuk mencegah potensi ke Sabang. Kedua, beras tersebut
dokter. Setelah terima kabar bahwa sejumlah kejanggalan terkait kasus penyalahgunaan. “Makanya ketika hanya untuk kebutuhan konsumsi
ada beras masuk illegal tanpa izin ini. Salah satu temuan penting barang itu masuk langsung disegel. di Kawasan Sabang dan tidak boleh
dengan pusat. Tidak sejalan dengan adalah risalah rapat koordinasi di Tidak ada oknum bea cukai yang dibawa ke Daerah Pabean. Selain itu,
perintah Bapak Presiden. Kami Jakarta pada 14 November 2025 yang memanfaatkan itu, sudah kita BPKS diminta untuk membentuk
langsung sehat. Bangun cabut impus menunjukkan bahwa permohonan selesaikan,” tegas Djaka, Selasa, TIM Pengawasan Peredaran Barang
langsung sehat,” tutur Amran impor telah ditolak oleh pejabat (25/11). Konsumsi di Kawasan Sabang
Mendapat laporan adanya terkait. Namun, izin dari negara asal, Meski masuk melalui kawasan dengan melibatkan instansi terkait.
beras impor yang masuk melalui Thailand, justru sudah terbit lebih Badan Pengusahaan Kawasan Di kalangan wartawan juga
Pelabuhan Sabang, Minggu dulu. Perdagangan Bebas dan Pelabuhan beredar Surat Ijin Pemasukan Barang
siang sekitar pukul 14.00 WIB, Beras asal Negeri Gajah Putih Sabang, yang memiliki kewenangan dari Badan Pengusahaan Kawasan
Amran mengaku dirinya langsung tersebut diduga telah masuk pada khusus, Djaka mengatakan, pihaknya Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
melakukan koordinasi lintas sektor, wilayah Indonesia 16 November 2025 tetap bertugas memastikan agar Bebas Sabang (BPKS). Surat tersebut
termasuk dengan Gubernur Aceh, dan melakukan pembongkaran barang dari kawasan bebas tidak ditujukan kepada PT. Multazam
Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, di Pelabuhan Sabang pada 22 merembes ke masyarakat luas Sabang Grup. Dengan satu lampiran
Pangdam Iskandar Muda, hingga November 2025. “Rapatnya tanggal apabila belum memiliki izin dari yang menyatakan komoditas impor
Menteri Perdagangan. 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari pemerintah pusat. beras dengan kode HS. 1006.30.99
Hasil verifikasi memastikan Thailand sudah keluar. Berarti ini Kawasan perdagangan bebas sebanyak 250 ton, timbangan digital
bahwa tidak ada izin impor yang sudah direncanakan, memang sudah bukan berarti dapat memasukkan 1 unit, mesin jahit goni 1 unit dan goni
pemerintah pusat terbitkan. Bersama direncanakan,” katanya. barang secara sewenang-wenang ukuran 15 kg sebanyak 3.000 lembar.
aparat penegak hukum, pemerintah Setelah menemukan beras impor tanpa memperhatikan kebijakan Semua barang tersebut berasal dari
secara resmi menyegel gudang beras ilegal sebanyak 250 ton ke Pelabuhan nasional. Pengawasan tetap harus Thailand. Yul