Page 684 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

Sifat mutlak kekuasaan raja dalam
monarki absolut secara perlahan
mencair karena perkembangan zaman.
Secara bertahap, ruang lingkup
kekuasaan raja semakin menyempit
karena berbagai fungsi
kenegaraanmelepaskan diri dari
kekuasaan raja. Cabang kekuasaan
negara yang pertama memisahkan diri
dari kekuasaan raja dan menjadi
kekuasaan yang mandiri adalah
kekuasaan kehakiman atau kekuasaan
peradilan.

Alasan pemisahan kekuasaan kehakiman (kekuasaan peradilan) dari tangan raja mudah dipahami.
Urusan kehakiman (peradilan) berkaitan dengan urusan persengketaan (perselisihan).
Persengketaan selalu berkaitan dengan peraturan (hukum). Untuk menyelesaikan sengketa, raja
harus memilikipengetahuan hukum. Namun, raja tidak selalu menguasai peraturan atauhukum.
Oleh karena itu, raja menyerahkan urusan hukum kepada orang atau lembaga tertentu yang secara
khusus menangani urusan persengketaan hukum. Lembaga yang bertugas menangani masalah
hukum tersebut adalah lembaga peradilan.

Cara terbaik untuk melindungi hak-hak politik rakyat adalah membatasi kekuasaan penguasa.
Untuk itu, konstitusi perlu ada dalam suatu negara. Undang-undang dasar atau konstitusi
memberikan jaminan terhadap hak-hak rakyat supaya penguasa mengakui dan menghormati serta
tidak melanggar hak-hak politik rakyat dalam konstitusi. Pemikiran seperti ini melahirkan prinsip
penyelenggaraan negara konstitusional. Dengan demikian, kekuasaan raja menjadi semakin
terbatas karena dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi.

Swedia adalah salah satu contoh negara monarki konstitusional. Dalam monarki konstitusional,
raja masih memiliki kekuasaan dalam urusan penyelenggaraan negara, meskipun sudah ditentukan
batas-batasnya dalam konstitusi atau
undang-undang dasar. Bentuk
pemerintahan monarki dengan
kekuasaan raja yang dibatasi oleh
konstitusi atau undang-undang dasar
disebut monarki konstitusional.

Bentuk monarki yang ketiga adalah monarki parlementer. Dalam monarki parlementer, raja tidak
memegang kekuasaan. Kekuasaan raja diambil alih parlemen. Raja tidak memiliki kekuasaan
politik sehingga raja tidak terlibat dalam penyelenggaraan negara. Raja adalah simbol persatuan
bangsa dan negara. Kedudukan raja sebagai simbol persatuan tidak dapat diganggu gugat. Di
Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII