Page 681 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP
P. 681

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

                                                                   Negara  kesatuan  merupakan  suatu  negara
                                                                   yang  tersusun  tunggal,  tidak  ada  negara
                                                                   dalam  negara.  Kedaulatan  sepenuhnya
                                                                   berada  di  tangan  pusat.  Dalam  negara
                                                                   kesatuan, hanya ada satu kepala negara, satu
                                                                   undang-undang dasar, satu dewan menteri,
                                                                   dan  satu  parlemen.  Menurut  C.  F  Strong
                                                                   (2004:65) terdapat dua sifat penting negara
                                                                   kesatuan. 1) Adanya supremasi dari dewan
                                                                   perwakilan  rakyat  pusat.  2)  Tidak  adanya
                                                                   badan-badan lainnya yang berdaulat selain
                                                                   pemerintah pusat.
                                                                   Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23
                                                                   Tahun 2014, kewenangan pemerintah pusat
                                                                   meliputi  enam  kewenangan:  politik  luar
                                                                   negeri,  pertahanan,  keamanan,  hukum,
                    agama, dan moneter.untuk  kewenangan  daerah  diberikan  juga  untuk mengatur daerah  wilayah
                    sebagaimana yang diatur dalam undang –undang otonomi daerah
                    Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  menganut  asas
                    desentralisasi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen,
                    “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
                    undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

                       b.  Serikat

                                       Gambar 4.10 Contoh Negara Serikat (Amerika)
                                                                              Negara  serikat  adalah  suatu
                                                                              negara   yang   terdiri   dari
                                                                              beberapa  negara  bagian  yang
                                                                              awalnya  berdiri  sendiri,  tetapi
                                                                              kemudian menggabungkan diri
                                                                              dalam    satu   federasi   dan
                                                                              membentuk       pemerintahan
                                                                              federal.  Terdapat  dua  macam
                                                                              pemerintahan,          yaitu
                                                                              pemerintahan   federal   dan
                                                                              pemerintahan  negara  bagian.
                                                                              Hal  yang  menjadi  urusan
                                                                              pemerintahan          federal
                                                                              menyangkut       kepentingan
                                                                              bersama  dari  semua  negara
                                                                              bagian,  misalnya  hubungan
                    internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos, dan komunikasi. Di luar urusan tersebut,
                    menjadi kewenangan pemerintah negara bagian.
                    Adapun dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk Negara dapat digolongkan ke
                    dalam tiga kelompok.
                    a. Oligarki
                    Negara oligarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya berasal dari kelompok feodal dan
                    lebih mengutamakan kelompok tersebut. Bentuk negara oligarki saat ini jarang digunakan dan
                    sudah mulai ditinggalkan.
                    b. Monarki
                    Negara  monarki  atau  kerajaan  adalah  bentuk  negara  yang  urusan  pemerintahannya  hanya
                    dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini, hak dalam pemerintahan negara dijalankan oleh satu
                    orang yang ditunjuk tanpa ada yang bisa mengganggu gugat.
                    c. Demokrasi
                    Negara  demokrasi  adalah  bentuk  negara  yang  pemerintahannya  sepenuhnya  berada  di  tangan
                    rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan dari
               Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII
   676   677   678   679   680   681   682   683   684   685   686