Page 680 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

4. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan

Gambar 4.7 Cinta NKRI
Sumber: dokumen Humas Pemkab. Purwakarta (2016)

Miriam Budiardjo (2007) menjelaskan negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya
diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui
kekuasaan yang sah. Adapun tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 Alinea IV, yaitu
• melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
• memajukan kesejahteraan umum;
• mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
• ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. Adapun fungsi negara menurut Miriam Budiardjo, antara lain:
• Melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama, Negara berusaha untuk menertibkan
dan mencegah terjadinya konlik dalam masyarakat.
• Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Fungsi ini merupakan fungsi hakiki
bahwa negara berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
• Mengusahakan pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga berbagai ancaman atau serangan
dari luar.
• Menegakkan keadilan. Upaya untuk menegakkan keadilan dilaksanakan melalui badan-badan
penegak hukum dan peradilan.
• Adapun unsur-unsur terbentuknya negara adalah penduduk, wilayah, dan pemerintahan, serta
kemampuan menjalin hubungan internasional dengan negara lain.

Setelah kalian memahami konsep negara, selanjutnya mari memahami tentang bentuk negara,
bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan.
1. Bentuk Negara
Secara umum terdapat dua bentuk negara yang digunakan di dunia, yakni Negara kesatuan dan
negara serikat.
a. Kesatuan
Indonesia adalah negara kesatuan yang sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945, “Negara Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentu Republik”. Bentuk negara kesatuan pada pasal tersebut
diperkuat pasal-pasal lain, di antaranya Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal
37 ayat (5). Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat untuk tidak mengubah
tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII