Page 685 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

samping itu, raja tidak perlu
bertanggung jawab kepada siapa pun
karena tidak ada kekuasaan yang harus
dipertanggungjawabkan. Doktrin
seperti ini didasari oleh asas The King
Can Do No Wrong (Raja tidak dapat
berbuat salah).
Kekuasaan eksekutif yang semula di
tangan raja beralih ke kabinet. Pada
zaman sekarang, hampir dalam semua
negara monarki parlementer, raja sama
sekali tidak memiliki kekuasaan
eksekutif. Arend Lijphart, misalnya,
mengemukakan komentar mengenai hal
itu, “Di sejumlah monarkiparlementer,
seperti Inggris, Belgia, dan Swedia,
pada praktiknya, raja tidak lagi
menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Pemerintahan diserahkan kepada para
menterinya yang bertanggung jawab kepada parlemen.”

3. Sistem Pemerintahan
Sejak republik ini didirikan hingga sekarang, telah terjadi beberapa kali pergantiansistem
pemerintahan. Pergantian itu dipengaruhi dan bergantung pada dinamika politik yang
mengitarinya. Tahukah kalian, apa itu sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan di dunia dapat dibagi ke dalam beberapa tipe dan karakter berikut.

a. Sistem Pemerintahan Presidensial
Dalam sistem presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasi dalam
satu kekuasaan seorang presiden. Sebagai kepala negara, presiden berhak menunjuk pembantu-
pembantunya yang akan duduk memimpin departemennya masing-masing. Menteri negara sebagai
pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Perhatikan gambar di atas! Gambar tersebut memperlihatkan suasana sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, yang menetapkan sistem pemerintahan
Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.
Adapun ciri-ciri negara presidensial, antara lain: Dalam sistem pemerintahan presidensial,
eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang independen. Ketiga lembaga tersebut
Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII