Page 686 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

tidak ber hubungan langsung seperti pada negara dengan system parlementer.
1) masa jabatan dibatasi satu atau dua kali masa jabatan;
2) presiden dan wakil tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada
rakyat;
3) presiden dan wakil dapat diberhentikan dalam masa jabatan karena melanggar hukum;
4) presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat;
5) presiden tidak tunduk pada parlemen;
6. tidak mengenal pembedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan; serta
7) tanggung jawab pemerintahan berada di tangan presiden.
.
Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat. Sistem presidensial di
Amerika Serikat mengadopsi teori Montequeu, di mana tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan
yudikatif) saling terpisah dan saling mengontrol melalui check and balances. Kongres memiliki
kekuasaan membuat undang-undang, sedangkan presiden memiliki hak veto terhadap
undangundang yang dibuat oleh Kongres. Presiden dan menteri tidak bertanggung jawab kepada
parlemen, tetapi langsung kepada rakyat yang memilihnya. Adapun kekuasaan kehakiman berada
pada Mahkamah Agung dan kekuasaan legislatif berada pada DPR atau Kongres (Senat dan
Parlemen). Jika Amerika menggunakan system pemerintahan presidensial yang menganut
pemisahan secara murni, Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan
negara. Antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terpisah. Dalam hal-hal tertentu, ketiganya
memiliki keterkaitan atau hubungan kerja. Adapun ciri-ciri negara presidensial, antara lain: Dalam
sistem pemerintahan presidensial, eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang
independen. Ketiga lembaga tersebut tidak berhubungan langsung seperti pada negara dengan
system parlementer.

b. Sistem pemerintahan parlementer
1) Dalam sistem parlementer, parlemen memegang peranan penting. Parlemen memiliki
kewenangan untuk mengangkat perdana menteridan dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi
tidak percaya. Di dalam sistem ini, ada presiden dan perdana menteri. Presiden hanya sebagai
simbol, sedangkan yang menjalankan tugas pemerintahan adalah perdana menteri.
2) Contoh negara yang menerapkan sistem parlementer adalah Inggris. Negara dengan sistem ini,
seorang raja tidak dapat diganggu gugat. Ketika terjadi perselisihan antara raja dan rakyat,
menterilah yang menyelesaikan.
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.
a) Raja/ratu atau presiden sebagai kepala negara.
b) Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah
perdana menteri, sedangkan kepala Negara hanya sebagai simbol.

c) Eksekutif bertanggung jawabkepada legislatif.
d) Dalam sistem dua partai, partai pemenang pemilu membentuk kabinet sekaligus perdana
menteri, sedangkan partai yang kalah menjadi pihak oposisi.
e) Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet membentuk kabinet secara koalisi karena kabinet
harus mendapatkan kepercayaan parlemen.
f ) Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen, kepala negara yang menyelesaikannya.
jika kepala negara menganggap kabinet yang benar, kepala Negara dapat membubarkan
parlemen.ahukah Kalian
5. Sikap Warga Negara terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai wujud kepedulian terhadap negara adalah
1. mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat;
2. berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses demokrasi;
3. memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat;
4. melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan
nasional; dan
5. berupaya menjadi warga negara yang baik dan mampu menjadi agen perubahan.

Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII