Page 19 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

Hal senada disampaikan peneliti Indonesia. Menurut Wiradi
(2009), reforma agraria pada masyarakat agraris merupakan hal
mendasar yang dibutuhkan dan harus dilakukan untuk melakukan
transformasi dalam tahapan pembangunan. Dalam tulisan lain,
Bachriadi dan Wiradi (2012) mengatakan keberadaan reforma
agraria merupakan fondasi pembangunan untuk memperkecil
ketimpangan, membangun keadilan dan pemerataan.

Dalam konteks dunia, keberadaan reforma agraria tidak
terlepas dari konteks kebijakan yang melatarbelakangi lahirnya
kebijakan pertanahan ini. Istilah reforma agraria berasal dari
bahasa Spanyol. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan agrarian

reform. Awal kelahirannya dimulai pada tahun 594 SM (sebelum
Masehi) di wilayah Yunani Kuno di masa pemerintahan Solon.
Penguasa pada waktu itu membebaskan perbudakan dengan
jalan membagi tanah gadai milik bangsawan kaya kepada
petani penyakap atau penyewa (Wiradi, 2000). Berikutnya,
pada 134 SM, pembagian tanah dilakukan dengan membagi
tanah milik bersama (communal property rights) yang melebihi
batas kepada petani lain yang lahannya sempit. Di masa
inilah, mulai terdapat kebijakan penetapan batas maksimum
penguasaan lahan yang juga menjadi salah satu bagian penting
dalam konsepsi reforma agraria (King, 1977). Masa selanjutnya
disebut Enclosure Movement (abad XII). Pada masa ini, kebijakan
pertanahan mengarah pada pemikiran tentang kepemilikan
pribadi atas tanah melalui jalan tanah milik bersama diklaim oleh
para tuan tanah feodal sebagai tanah milik pribadi (Briggs, 1980;
Wiradi, 2000). Era selanjutnya adalah masa Revolusi Prancis. Pada
saat ini kebijakan yang muncul berkenaan dengan tanah-tanah
milik bersama yang telah diklaim sebagai tanah milik pribadi

2 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono