Page 21 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

perusahaan Eropa (Fauzi, 2012; Gordon 1982, 2001; Notonagoro,
1972). Namun demikian, land reform di Indonesia tidak langsung
dapat berjalan meskipun proklamasi telah dikumandangkan.
Land reform baru menjadi agenda negara saat Soekarno pada 17
Agustus 1960 menyampaikan pidato tentang rencana pemerintah
untuk mengundangkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
UUPA tersebut kemudian ditandatangani pada 24 September 1960.
Oleh Pelzer (1982) dan Parlindungan (1998), UUPA dipandang
sebagai suatu karya besar dalam kebijakan pemerintahan.

Perjalanan land reform juga tidak berjalan mulus. Semenjak
era pemerintahan Soekarno, terjadi pertarungan kepentingan
yang kuat, khususnya antara Partai Komunis Indonesia (PKI)
dan tentara. PKI melalui organ sayap taninya, yakni Barisan
Tani Indonesia (BTI), gencar melakukan perebutan lahan-lahan
perkebunan yang pada saat itu dikuasai oleh tentara, pihak yang
diminta negara untuk menjalankan nasionalisasi. Pertarungan
kepentingan tersebut mencapai puncaknya dengan munculnya
G30S dan lahirnya Orde Baru. Masa setelah G30S adalah masa
kelam bagi perjalanan land reform.

Di masa Orde Baru, land reform dihilangkan dari agenda
kebijakan negara. Pemerintahan Orde Baru dalam mengeluarkan
kebijakannya, lebih mengutamakan pembangunan sumber daya
alam, termasuk tanahnya, untuk kepentingan pemodal besar.
Meskipun demikian, perjuangan untuk menjalankan land reform
tidak berhenti. Pada 1980-an, para aktivis mahasiswa dan LSM
yang terjun langsung ke masyarakat mengupayakan land reform
kembali dijalankan. Proses tersebut terus berlangsung sampai
kemudian reformasi bergulir dan land reform kembali menjadi
salah satu agenda negara dengan lahirnya kebijakan berupa Tap

4 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono