Page 23 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

HGU/DA/74 tanggal 29 Februari 1975 dan berakhir pada 31
Desember 1999.
PPAN yang dijalankan di Cipari sebagaimana disebutkan
sebelumnya akan menjadi fokus kajian dalam buku ini. Pemilihan
Cipari didasarkan pada tiga pertimbangan berikut. Pertama,
kasus Cipari merupakan implementasi reforma agraria yang
dikatakan terbesar pada masa reformasi. Kedua, Kabupaten Cilacap
merupakan wilayah yang memiliki banyak kasus konflik agraria
di Indonesia. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan,
setidaknya ada 20 kasus konflik agraria yang terjadi di Cilacap
dengan beragam konflik, seperti dengan Perhutani, HGU BUMN/
swasta, dan pemerintah daerah yang melibatkan 13.062 KK dan
lahan seluas 10.664 hektare. Ketiga, wilayah Cilacap yang dimotori
Serikat Tani Mandiri (STAM) dan beberapa organisasi lain (Serikat
Tani Hutan Banyumas-Pekalongan/Stan Balong, Paguyuban Tani
Sri Rejeki/PTSR) merupakan daerah yang mempunyai partisipasi
yang cukup tinggi dalam memperjuangkan adanya kebijakan dan
implementasi reforma agraria.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keberadaan
reforma agraria di Cipari yang justru mempunyai kecenderungan
berimplikasi buruk bagi masyarakat. Padahal bila menilik konsepsi
reforma agraria dapat dikatakan bahwa reforma agraria mampu
menghapus kemiskinan dan mengakselerasi pembangunan
(Sohban: 1993), memberikan dasar yang mantap bagi masa
depan pembangunan politik dan ekonomi (Dorner: 1972),
mampu memperkuat status para tunakisma atau petani yang
tidak mempunyai tanah, mengembangkan ekonomi suatu negara,
dan menopang industrialisasi (Mosher: 1976), sebagai pondasi
pembangunan untuk memperkecil ketimpangan, membangun

6 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono