Page 20 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 20
dibagikan kepada usaha tani level keluarga. Pembebasan petani
dari ikatan “tuan-budak” juga terjadi pada masa ini (Wiradi,
2000).
Berbeda dengan pendekatan kebijakan di Inggris dan Prancis,
sejarah berikutnya terkait reforma agraria adalah lahirnya
kebijakan penghapusan tanah milik pribadi yang dijadikan tanah
milik negara. Hal ini dilakukan di Rusia (1917) dan Tiongkok
(1948). Kedua negara ini menerapkan sistem pemerintahan
komunis yang tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi. Tanah
milik pribadi dijadikan tanah kolektif usaha tani milik negara.
Kebijakan ini juga sebagai bagian penanda transformasi menuju
ke sosialisme (Bachriadi, 2018).
Kesejarahan reforma agraria di level dunia berlanjut di
masa Perang Dunia (1950–1960). Di masa ini, mulai dikenal
istilah pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan land reform
dijalankan sebagai bagian dari agenda penopang pembangunan.
Pembagian tanah dijalankan dengan membagi tanah negara
kepada masyarakat. Sejarah berlanjut ke masa ditandatanganinya
Piagam Petani pada 1979. Berdasarkan kesepakatan 145 negara,
termasuk didalamnya Indonesia, disepakati bahwa kebijakan
land reform diarahkan bukan hanya melakukan redistribusi lahan,
tetapi juga pemenuhan sarana prasarana untuk pembangunan
(infrastruktur, sosial, dan budaya) yang disebut dengan land
reform plus atau reforma agraria (Wiradi, 2000).
Di Indonesia, kelahiran kebijakan Land Reform dimaksudkan
sebagai antitesis dari adanya kebijakan Agrarische Wet atau UU
Agraria 1870. Implementasi agrarische wet dijalankan dengan
memberikan konsesi tanah milik negara kepada perusahaan-
Mempertanyakan Reforma Agraria di Era SBY 3
