Page 22 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 22
MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam di era pemerintahan Megawati
Soekarnoputri.
Setelah itu, perjalanan land reform berlanjut di era Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa pemerintahannya, SBY
menunjuk Joyo Winoto sebagai Kepala BPN. Pada masa inilah,
sebagai agenda negara, reforma agraria didasarkan pada konsepsi
Asset Reform + Access Reform, yang berarti redistribusi tanah
yang disertai dengan asistensi dan fasilitasi untuk meningkatkan
akses penerima tanah redistribusi pada input-input pertanian,
kredit, teknologi tata guna tanah dan pertanian, pemasaran,
serta berbagai asistensi teknis lain, agar membuat tanah yang
diredistribusikan menjadi produktif, menguntungkan, dan dapat
dikelola secara berkelanjutan (Fauzi, 2012).
Pada perkembangannya, lahirlah kebijakan Program
Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Implementasi PPAN yang
dianggap SBY sebagai reforma agraria terbesar untuk pertama
kalinya, di era reformasi, dijalankan di Cipari, Cilacap. PPAN di
Cipari dijalankan dengan melakukan pembagian lahan kepada
5.141 kepala keluarga pada lahan seluas 284,122 ha. Lahan
tersebut sebelumnya merupakan lahan hak guna usaha (HGU)
yang dimiliki oleh PT Rumpun Sari Antan (RSA).
PT RSA adalah perusahaan swasta yang awalnya bernama
PT Rumpun. Perusahaan ini lahir atas perintah Pangdam VII
Diponegoro (sekarang Pangdam IV Diponegoro) yang pada waktu
itu berposisi sebagai Penguasa Perang Daerah (Peperda) Tingkat
I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaan
inilah yang kemudian diberi kewenangan HGU yang secara resmi
didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.3/
Mempertanyakan Reforma Agraria di Era SBY 5
