Page 94 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 94

serta  merta  membuat  masyarakat  tunduk  terhadap  keinginan
           negara. Melalui pengalaman individu dan kondisi keadaan yang
           dimiliki  masyarakat,  bisa  saja  masyarakat  kemudian  melawan
           negara.
               Temuan  lain  yang  menarik  adalah  relasi  antar  aktor  yang
           dikategorisasi  di  atas,  sifatnya  tidak  selalu  merepresentasikan
           masing-masing  “komunitas”  atau  “kategorinya”.  Di  dalam
           komunitas/kategori  tersebut  juga  terdapat  pandangan  yang
           berbeda-beda ataupun relasi yang tidak seimbang. Contoh paling
           mudah adalah kontestasi yang terjadi antar aktor di dalam serikat
           tani yang juga berbeda dalam menyikapi kesepakatan antara RSA
           dengan  pemerintahan  desa.  Sebagai  misal:  Srw  (SeTAM)  yang
           berpandangan  bahwa  kesepakatan  tersebut  diterima  karena
           kalau  tidak  diterima  maka  masyarakat  akan  jenuh.  Sedangkan
           Sg  (SeTAM)  berpandangan  lain,  menurutnya  kompensasi  akan
           menjadi  jalan  pembuka  kegagalan  reforma  agraria  di  Cipari.
           Namun  demikian,  ada  juga  hubungan  yang  sifatnya  tidak
           kontestatif tapi saling memahami, seperti yang diutarakan oleh Srt
           (Kades Karangreja) yang memandang bahwa antara pemerintah
           desa  dengan  SeTAM  sebetulnya  sama-sama  memperjuangkan
           masyarakat.

               Temuan  lain  juga  menyebutkan  bahwa  terdapat  hubungan
           antar aktor dimana posisi aktor tidak berkorelasi dengan sikap
           mendominasi atau menghegemoni (negara versus masyarakat),
           seperti yang dituturkan Slt (Kades Caruy) mengenai sikap Heri
           Tabri (Mantan Bupati) soal kompensasi di mana mantan bupati
           tersebut menolak adanya kompensasi padahal beliau merupakan
           penguasa  daerah.  Posisi  aktor  juga  bisa  saja  tumpang  tindih,





                               Pertarungan Kepentingan dan Perebutan Kuasa Agraria  77
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99