Page 89 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 89

diri sebagai anggota legislatif, para aktivis SeTAM menjadi bagian
          dari tim pemenangan BS. Hubungan baik antara SeTAM dan BS
          berlangsung dengan baik saat BS menjadi anggota legislatif. BS-
          lah  yang  mendorong percepatan  penyelesaian  konflik  di Cipari
          dan melalui BS pula hubungan antara SeTAM dan BPN, khususnya
          JW, dapat terjalin dengan lebih baik.

             BS dan JW pulalah yang meyakinkan SeTAM untuk akhirnya
          menerima  kompensasi.  Meskipun  mereka  mengetahui  bahwa
          kompensasi bukanlah pilihan yang terbaik. Menurut BS, pilihan
          minimalis  tersebut  harus  diambil  karena  pada  saat  itu  hanya
          pilihan politik itulah yang memungkinkan. Begitu juga dengan JW,
          dia  meyakinkan  SeTAM  akan  memberikan  kompensasi  berupa
          penyediaan  layanan  sertifikat  gratis.  Oleh  karena  kedekatan
          dengan kedua tokoh itulah, maka SeTAM akhirnya mau menerima
          dan tidak melakukan penolakan secara terang-terangan.
             Hubungan  antara  SeTAM  dan  politisi  ini  tetap  berjalan.  Di
          beberapa forum yang diadakan oleh SeTAM, BS sering diundang
          dan  diminta  untuk  berbicara  tentang  keberhasilan  di  Cipari.
          Begitu juga di beberapa forum lainnya, ketika SeTAM diundang
          oleh BPN atau ketika ada acara di mana JW hadir, maka SeTAM juga
          terlibat di dalamnya. Sebagai contoh atas kejadian tersebut, yaitu
          pada  pertemuan  yang  diadakan  oleh  Serikat  Petani  Pasundan
          (SPP)  di  Tasikmalaya.  Pada  beberapa  sesi  forum,  SeTAM  juga
          kerap mengundang US yang pada waktu itu posisinya sebagai staf
          khusus.

             Namun  demikian,  hubungan  antara  masyarakat  sipil  dan
          pemerintah  kembali  merenggang  seiring  dengan  tidak  lagi
          dipilihnya JW sebagai Kepala BPN.  Selain itu, benih-benih retaknya
          hubungan  ini  karena  SBY  dinilai  cukup  kontroversial  dalam



         72   Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94