Page 84 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

jangan ikut-ikut SeTAM. Dibilang pilih partai apa pilih SeTAM? Terus saya
ya ini kan momen yang tepat pak, ketika PDIP berkuasa di Cilacap jadi
pemenang pemilu itu kan ya orang-orang petani inilah yang menyumbang
suara PDIP. Lha sekarang ada permasalahan ya kita kawal”. (Wawancara,
21/11/2018).

Tumpang tindih ini juga dialami oleh BS (anggota DPR). Hanya
yang membedakan adalah rentang waktunya. Pada masa orde
baru, BS masuk sebagai aktivis mahasiswa yang mengorganisisasi
masyarakat. Adapun pada saat orde reformasi, BS datang kembali
dengan posisi sebagai anggota DPR RI yang menampung aspirasi
masyarakat. Kesamaan dari peran BS dalam situasi ini adalah
sama-sama memperjuangkan hak atas tanah.

Keenam, hubungan antar aktor di mana tiap-tiap aktor
mempunyai kekuasaan, tetapi kekuasaan mereka juga terbatas
oleh kekuasaan lain. Hal ini dapat dilihat pada hubungan antara PT
RSA danpetani penggarap. Secara legal formal, PT RSA memegang
kekuasaan formal atas seluruh tanah yang berada di wilayah
HGU mereka. Namun demikian, kekuasaan dari PT RSA tersebut
dibatasi oleh kekuasaan petani penggarap yang secara faktual
menguasai sebagian tanah yang menjadi bagian dari HGU PT RSA.
Di lahan tersebut, PT RSA terpaksa tidak dapat menanami tanaman
yang sesuai dengan komoditas yang dikehendaki. Sebaliknya,
penguasaan tanah secara faktual tersebut juga dibatasi dengan
hasil produksi yang didapatkan oleh petani penggarap tidak dapat
dinikmati sepenuhnya oleh para petani penggarap. Sebagian kecil
hasil produksi diberikan kepada pegawai PT RSA.

Keterbatasan juga terjadi pada level pemerintahan, NF (pakar
agraria), yang melakukan penelitian etnografis kebijakan agraria,
menjelaskan bahwa JW sebagai Kepala BPN pun mempunyai
keterbatasan.

Pertarungan Kepentingan dan Perebutan Kuasa Agraria 67