Page 87 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 87
Model Hubungan Aktor
Tumpang tindih Petani penggarap yang ikut SeTAM tetapi
pada satu aktor juga menjadi bagian dari partai yang
pada waktu berkuasa di Cilacap
Tiap-tiap aktor Kepala BPN tidak mempunyai kekuasaan
mempunyai penuh dalam proses redistribusi lahan
kekuasaan tetapi karena terdapat kekuasaan lain yang
kekuasaan mereka lebih besar
juga terbatas oleh
kekuasaan lain
Kebersamaan dan Persilangan Antara Masyarakat dan
Pemerintah
Dalam perjalanan memperjuangkan hak atas tanah, hubungan
antara masyarakat dan pemerintah mengalami masa pasang
surut. Di jaman orde lama, meskipun secara umum Soekarno
mempunyai pendekatan yang baik dalam land reform, tetapi
kondisi di wilayah lima desa yang menjadi sasaran penelitian
ini tidak demikian. Di perkebunan tersebut, masyarakat
harus berhadapan dengan tentara yang pada waktu itu diberi
kewenangan untuk melakukan nasionalisasi.
Pada waktu itu, Kabupaten Cilacap menjadi salah satu wilayah
yang kekuatan politiknya berasal dari PKI dengan dibantu sayap
BTI. Di beberapa desa, banyak ketegangan yang terjadi antara
tentara dan BTI. Ketegangan ini terus berlangsung hingga akhir
1965. Setelah tahun tersebut, ketegangan berakhir karena yang
terjadi adalah kalahnya petani di tangan tentara.
Seiring dengan redupnya land reform di level nasional,
kondisi di Cipari juga tidak jauh berbeda. Setelah 1965, banyak di
70 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono