Page 87 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 87

Model Hubungan                       Aktor

           Tumpang tindih       Petani penggarap yang ikut SeTAM tetapi
           pada satu aktor      juga menjadi bagian dari partai yang
                                pada waktu berkuasa di Cilacap

           Tiap-tiap aktor      Kepala BPN tidak mempunyai kekuasaan
           mempunyai            penuh dalam proses redistribusi lahan
           kekuasaan tetapi     karena terdapat kekuasaan lain yang
           kekuasaan mereka  lebih besar
           juga terbatas oleh
           kekuasaan lain
          Kebersamaan  dan Persilangan Antara  Masyarakat  dan
          Pemerintah

             Dalam perjalanan memperjuangkan hak atas tanah, hubungan
          antara  masyarakat  dan  pemerintah  mengalami  masa  pasang
          surut.  Di  jaman  orde  lama,  meskipun  secara  umum  Soekarno
          mempunyai  pendekatan  yang  baik  dalam  land reform,  tetapi
          kondisi  di  wilayah  lima  desa  yang  menjadi  sasaran  penelitian
          ini  tidak  demikian.  Di  perkebunan  tersebut,  masyarakat
          harus  berhadapan  dengan  tentara  yang  pada  waktu  itu  diberi
          kewenangan untuk melakukan nasionalisasi.

             Pada waktu itu, Kabupaten Cilacap menjadi salah satu wilayah
          yang kekuatan politiknya berasal dari PKI dengan dibantu sayap
          BTI.  Di  beberapa  desa,  banyak  ketegangan  yang  terjadi  antara
          tentara dan BTI. Ketegangan ini terus berlangsung hingga akhir
          1965. Setelah tahun tersebut, ketegangan berakhir karena yang
          terjadi adalah kalahnya petani di tangan tentara.

             Seiring  dengan  redupnya  land  reform  di  level  nasional,
          kondisi di Cipari juga tidak jauh berbeda. Setelah 1965, banyak di



         70   Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92