Page 91 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

Bila merujuk pada beberapa tipe cara produksi yang mungkin
eksis dalam suatu masyarakat, yang meliputi: (a) tipe naturalisme:
sumber agraria dikuasai oleh komunitas lokal, misalnya komunitas
adat, secara kolektif; (b) tipe feodalisme: sumber agraria dikuasai
oleh minoritas “tuan tanah” yang biasanya juga merupakan
“patron politik”; (c) tipe kapitalisme: sumber agraria dikuasai
oleh non-penggarap yang merupakan perusahaan kapitalis; (d)
tipe sosialisme: sumber agraria dikuasai oleh Negara atas nama
kelompok pekerja; dan (e) tipe populisme/neo-populisme:
sumber agraria dikuasai oleh keluarga/rumah tangga pengguna
(Jacoby, 1971; Wiradi, 2000:183; Sitorus, 2004: 117) maka dalam
penelitian ini kita dapat melihat bahwa reforma agraria yang
dijalankan oleh negara bersumber pada pemikiran tipe kapitalis
yang menginginkan sumber agraria dikuasai oleh perusahaan
kapitalis atau setidaknya ketika pun terjadi pelaksanaan agenda
reforma agraria maka negara cenderung berpihak pada keinginan
dari perusahaan. Hal ini berbeda dengan pemahaman reforma
agraria di level petani dan masyarakat sipil yang cenderung
menjatuhkan pilihan penguasaan sumber agraria oleh keluarga/
rumah tangga pengguna atau dengan kata lain menggolongkan
dirinya pada reforma agraria tipe populis atau neo-populis.

Lebih lanjut, subyek atau aktor yang ada didalamnya menaut
dalam suatu interaksi di antara berbagai subjek agraria inilah
tentu dengan unsur-unsur kerja sama maupun persaingan
didalamnya yang membentuk apa yang diistilahkan sebagai
“relasi sosial agraria”.

Hal ini tampak pada penjelasan Sg (SeTAM), Trm (Petani
Penggarap) dan Sut (Petani Penggarap), Jr (Rumah Aspirasi
Budiman). Mereka menyampaikan bahwa perjuangan reforma

74 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono