Page 93 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

Dengan begitu tercipta suatu naturalisasi terhadap relasi produksi
sehingga menjadi nampak alamiah dan seolah sudah kodratnya
demikian. (Baiquni & Adian, 2015).
Pada kasus di Cipari, terdapat temuan menarik di mana pada
saat orde lama, negara “memanggil” masyarakat dengan imajinasi
mereka tentang perlawanan terhadap domein ver klaring. Di sini
masyarakat diajak untuk menjadikan land reform sebagai bagian
dari dirinya. Maka tak mengherankan jika di masa orde lama
land reform menjadi bagian dari kehidupan “sehari-hari’ petani.
Berkebalikan dengan orde lama, di masa orde baru melalui ISA
negara memberlakukan land reform sebagai bagian dari musuh
negara. Alasan utama yang digunakan adalah bahwa land reform
diusung oleh PKI sebagai “musuh negara”. Selain itu, di masa orde
baru, penundukan masyarakat dijalankan dengan menggunakan
RSA. Hal ini tampak dengan adanya tuntutan dari petani untuk
menjalankan land reform dibalas dengan penghilangan aktivis,
“dikebumikannya” petani, pengusiran dan tindak kekerasan
lainnya. Pada masa reformasi, negara sesungguhnya juga
menjalankan ISA dengan meletakkan Program Pembaruan
Agraria Nasional (PPAN) sebagai reforma agraria. Namun
demikian, proses interpelasi yang dijalankan tidak seperti
harapan pemerintah. Pada kasus ini, “kondisi keadaan” dimana
keterbukaan sudah menjadi hal yang ada di masyarakat maka
proses interpelasi tersebut tidak berjalan mulus. Masyarakat
ternyata telah mempunyai pemaknaan sendiri terhadap
reforma agraria berdasarkan imajinasi yang didapatkannya dari
pengalaman individu dan kondisi keadaannya. Dari pernyataan
tersebut memunculkan temuan lain bahwa pandangan Althusser
dalam konteks interpelasi melalui ISA dan RSA ternyata tidak

76 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono