Page 75 - ISLAM DAN AGRARIA TElaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam Dalam merombak Ketidakadilan Agraria

banyak perlu tenaga orang. Salah satu caranya pemerintah membeli
perusahaan-perusahaan yang dijual oleh pemiliknya, kemudian
sahamnya dijual kepada koperasi rakyat.
3. Mekanisasi di daerah seberang (luar jawa) dan memperluas serta
mempermudah pemasukan mesin-mesin untuk usaha rakyat.

Keinginan Natsir akan hadirnya Undang-Undang agraria baru
tampaknya mulai terwujud. Melalui proses panjang, dan melewati
sidang-sidang pleno, akhirnya pada 14 September 1960, dengan suara
bulat DPR-GR menerima baik rancangan UUPA itu. Akhirnya pada
24 September 1960, rancangan Undang-Undang itu disahkan oleh
Presiden.

3. Pemikiran para tokoh Islam di balik lahirnya UUPA

Azizy mengungkapkan bahwa Hukum Islam sebagai salah satu
78
sumber hukum nasional. Maka UUPA sebagai bagian dari hukum
Nasional tentulah mempunyai hubungan dengan Islam. Jikalau menengok
di balik layar pembuatan UUPA, maka akan ditemukan peran umat Islam
di dalamnya. Sidang-sidang pleno yang membahas rancangan UUPA
diikuti oleh golongan-golongan, di antaranya golongan Islam. Golongan
Islam berjumlah paling banyak dibandingkan dengan golongan lainnya
yaitu sebanyak 7 orang. Perwakilan golongan Islam tersebut adalah H.A
Sjaichu, Maniuddin Brojotruno, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono
79
Tjokroaminoto, Nja’ Diwan, dan K.H Muslich. Ketua DPR-GR sendiri
adalah seorang ulama dari kalangan NU yaitu K.H. Zainul Arifin. 80
Tidak hanya itu, Pancasila sebagai dasar hukum pembentukan
UUPA juga merupakan hasil rumusan para ulama. Kelima konsep

78. Qodry Azizy, “Eklektisisme Hukum Nasional” (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.
xvii.
79. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia “Sejarah pembentukan UUPA, isi dan
pelaksanaannya” (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 602.
80. Abdul Mun’im DZ, “Gerak Ulama dan Politik Agraria”, 2008, hlm. 10 dan 49.

58 Islam dan Agraria