Page 15 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN

a. Tanggal penerimaan formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar; atau
b. Input pendaftaran melalui kanal elektronik diterima secara sistem.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

15. Pelaporan, Batasan dan Rapel Upah
Pelaporan Upah
a. Upah sebagai dasar perhitungan Iuran adalah upah sebulan yang dilaporkan oleh PK/BU.
b. Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan:
i. Upah pokok dan tunjangan tetap;
ii. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK); atau
iii. Upah Minimum Provinsi (UMP) jika upah sebagaimana dimaksud nomor ii tidak
ditetapkan.
c. Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat kurang dari UMP/UMK dalam hal
terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Upah Minimum
untuk Pekerja/Buruh tertentu.
d. Dalam hal PK/BU tidak membayarkan upah bulanan, maka upah sebulan dapat menggunakan
ketentuan sebagai berikut:
i. Apabila Upah dibayarkan secara harian, maka Upah sebulan dihitung dari Upah sehari
dikalikan 25;
ii. Dalam hal Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka Upah sebulan
dihitung dari Upah rata-rata 3 bulan terakhir; atau
iii. Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada
Upah borongan, maka Upah sebulan dihitung dari Upah rata-rata 12 bulan terakhir.
e. Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan memastikan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan kepada Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan dapat menetapkan upah sesuai
dengan hasil konversi nilai iuran.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

Batasan Upah JP dan JKP
Jaminan Pensiun (JP)
a. Batas Upah maksimal (ceiling wages) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran JP
ditetapkan setiap tahun.
b. Batasan Upah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditinjau setiap tahunnya sesuai dengan
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
a. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran program JKP yang dibayarkan
Pemerintah Pusat dan rekomposisi iuran JKK dan JKM merupakan upah terakhir Peserta yang
dilaporkan oleh PK/BU kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah yang
ditetapkan.
b. Untuk pertama kali batas atas Upah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ditetapkan
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
c. Dalam hal terjadi perubahan batasan Upah maka berlaku batasan Upah program JKP sesuai
ketentuan yang paling baru.
d. Selisih perhitungan iuran akibat pemberlakuan batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada
huruf b menjadi aset dana jaminan sosial kecelakaan kerja dan dana jaminan sosial kematian.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 15