Page 16 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN
P. 16
Rapel Upah
a. Rapel upah dilakukan untuk semua program dengan melakukan perekaman pada Sistem
Aplikasi.
b. Rapel Upah untuk Peserta JKK, JKM dan JHT dihitung sesuai nominal rapel Upah yang
dilaporkan.
c. Rapel Upah untuk Peserta Program JP dan JKP ditetapkan:
i. Dihitung sampai batasan Upah maksimal (ceiling wages) yang berlaku;
ii. Dalam hal Upah rapel melebihi peruntukkan satu bulan serta total Upah ditambah rapel
melebihi ceiling wages, maka komponen Upah dihitung sesuai jumlah bulan rapel;
iii. Dalam hal rapel Upah diperuntukkan satu bulan, total Upah ditambah total rapel Upah
melebihi ceiling wages, maka komponen Upah dihitung berdasarkan ceiling wages; dan
iv. Rapel Upah tidak mempengaruhi masa iur.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)
d. Rapel upah dilakukan dengan adanya permintaan dari PK/BU disertai dengan bukti
permintaan dari PK/BU.
e. Petugas Kepesertaan melakukan proses inventarisasi secara baik terhadap dokumen
permintaan rapel upah dari PK/BU baik secara fisik maupun digital.
(Klausul Tambahan dari Kanwil Sulama)
16. Iuran, IBR dan Posting Iuran PU
Tarif Iuran PU
a. PK/BU wajib membayarkan Iuran yang dihitung dari Upah sebulan Pekerja berdasarkan tarif
Iuran yang ditetapkan.
b. Tarif Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai berikut:
Tarif Iuran
Uraian Program
PK/BU Pekerja Jumlah
a. JHT 3,70% 2,00% 5,70%
b. JP 2,00% 1,00% 3,00%
c. JKM 0,30% 0,30%
d. JKK* :
▪ Risiko Sangat Rendah 0,24% 0,24%
▪ Risiko Rendah 0,54% 0,54%
▪ Risiko Sedang 0,89% 0,89%
▪ Risiko Tinggi 1,27% 1,27%
▪ Risiko Sangat Tinggi 1,74% 1,74%
*Berdasarkan kelompok tingkat risiko lingkungan kerja pada PP Nomor 82 Tahun 2019
c. Dalam hal PK/BU mengikuti program JKP, maka sebagian iuran JKK dan JKM sebagaimana
dimaksud pada huruf 2 direkomposisi untuk membiayai JKP dengan tarif sebagai berikut:
i. Iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% dari Upah sebulan; dan
ii. Iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% dari Upah sebulan.
d. Selain bersumber dari rekomposisi iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pembiayaan
JKP juga bersumber dari iuran Pemerintah sebesar 0,22% dari upah sesuai batasan yang
ditetapkan pada Peraturan Pemerintah.
e. Dalam hal PK/BU lebih dari 1 divisi maka tarif iuran JKK sesuai dengan pengelompokan tingkat
risiko jenis usaha induk PK/BU-nya atau sesuai dengan jenis usaha yang dominan.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)
Pembayaran Iuran
a. Pembayaran iuran dikelompokkan ke dalam 2 kategori:
16 Proses Bisnis Kepesertaan | 908