Page 14 - ATLAS KALTARA
P. 14
STRATEGI DAS PERKOTAAN ATLAS PENGELOLAAN DAS PERKOTAAN
Provinsi Kalimantan Utara
2.1 SEJARAH
Sejarah Kalimantan Utara
Sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi pemekaran dari
Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian
utara Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malay-
sia.
Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia. Wacana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
(Kaltara) sudah dimulai sejak tahun 2000. Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirn-
ya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.
Provinsi Kaltara secara resmi terbentuk melalui UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Seorang Suku Dayak Ngaju yang mengenakan rompi sangkarut yang berhasil
Utara pada tanggal 16 November 2012. Provinsi Kalimantan Utara sebagai resmi menjadi Provinsi ke 34 di Indonesia. dipotret terakhir kali oleh seorang peneliti Belanda di tahun 1912.
Yang beribukota di Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan. Terbagi dalam 5 wilayah administrasi yang terdiri
atas 1 kota dan 4 kabupaten yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Sumber : folksofdayak.wordpress.com
Pada tanggal 22 April 2013 Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Irianto Lambrie dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi di Jakarta. Pada tanggal 22 April 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Triyono Budi Sa-
songko sebagai Pejabat Gubernur Kaltara menggantikan Irianto Lambrie yang telah menjabat selama 2 periode masa jab-
atan Pj. Gubernur Kaltara.
Tujuan pembentukan provinsi ini adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan.
Pemerintah Pusat berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat
langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan juga dengan adanya Provinsi Kaltara
dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan Utara yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara
tetangga.
Sejarah sebelum pembentukan Provinsi Kaltara.
Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Brunei dan sebagian besar Sa-
bah adalah masuk dalam wilayah mandala negara Kerajaan Berau. Negara Berau kuno meliputi kawasan pesisir dari per-
batasan mandala Kerajaan Brunei di Kinabatangan (kini termasuk Sabah) hingga Tanjung Mangkaliat di perbatasan
dengan mandala Kerajaan Kutai. Ada 5 negara bagian di kerajaan Berau. Kasultanan yang berkuasa pada saat itu yaitu
Kasultanan Bulungan, Kasultanan Tidung, Kasultanan Brunei , Kasultanan Sarawak , dan kasultanan Sulu. Daerah yang
sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian Timur merupakan wila-
yah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang. Wilayah kekuasaannya dari Bulalung Karantigau, Kubuan
Pindda, Mangkapadi, Bulungan Selimbatu, Sekatak Buji, Sekata Jelanjang, Betayu, Sesayap, Simangarris, Tawau,
Segarung, Talluk Silam dan Kinabatangan berbatasan dengan Brunei.
Pada suatu peristiwa sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim se-
bagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu, kemudian Suku Suluk mulai
bermukim di sebagian wilayah tersebut.
Kemudian kolonial Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri
Marancang (sekarang provinsi Kaltara). Pelabuhan Nunukan
Wilayah yang menjadi propinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan Foto : tunontakariwayat-
menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. mudoeloe.
Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjar termasuk salah sa- blogspot.co.id
tu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Ban-
jar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu).
Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Su-
lu [bekas bawahan Brunei]. Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda
atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan dibawah kekuasaan Pangeran dari Bru-
nei , namun negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.
Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar(sekarang Provinsi Kalimantan Selatan) dengan VOC Belanda
yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah
protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar dis-
erahkan sebagai properti VOC Belanda, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari
Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan
daerah bagian Jelai (bagian dari negara bagian Kotawaringin) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Be-
rau. Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung,
negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan tahun 1916. Berdasarkan peta Hindia Belanda ta-
hun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena men-
cakupi semua perkampungansuku Tidung yang ada di wilayah Tawau.
Sumber : bappeda.kaltaraprov.go.id
Kota Tanjung Selor , Kaltara Sumber : kumparan.com
.2. PROFIL SOSIAL - EKONOMI
2 - 1 2.1 Sosial