Page 39 - ATLAS KALTARA
P. 39

STRATEGI DAS PERKOTAAN                                                                                                                      ATLAS PENGELOLAAN DAS PERKOTAAN
                                                                                                                                                                                                      Provinsi Kalimantan Utara

                                                Peta Wilayah Sungai di Indonesia                                                                             Peta Zonasi Pengembangan Sumber Daya Air

































                                                                                                                              Arah kebijakan umum Direktorat Jenderal  SDA adalah sebagai  berikut : (1).  Pengelolaan sumber daya  air dil-
                   4.1  Pemerintah Nasional                                                                                   aksanakan dengan memperhatikan keserasian konservasi, pendayagunaan, antara hulu dan hilir, pemanfaatan
                                                                                                                              air  permukaan  dan  air  tanah,  antara  demand  dan  supply;  (2).  Pengelolaan  dilakukan  secara  terpadu  berbasis
                   Arah  dan  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  air. Arah dan kebijakan pengelolaan sumber daya air       wilayah sungai; (3). Konservasi air untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan supply; (4). Pengendali-
                   adalah untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor  an pemanfaatan  air tanah; (5). Pendayagunaan  SDA untuk kebutuhan  irigasi; (6). Pendayagunaan SDA  untuk
                   -sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku untuk pemenuhan kebutuhan     pemenuhan  air  baku  untuk  air  bersih;  (7).  Pengendalian  daya  rusak  air  dalam  hal  banjir  dilaksanakan  secara
                   air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak   struktural  dan  non  struktural;  (8).  Pengamanan  pantai  dari  abrasi;  (9).  Mitigasi  dan  adaptasi  SDA  dalam
                   air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasa-  menghadapi  dampak  negatif;  (10).  Peningkatan  partisipasi  masyarakat;  (11).  Penataan  kelembagaan  melalui
                   rana sumber daya air. Berdasarkan kondisi ketersediaan air, jumlah dan kepadatan penduduk, kejadian banjir,   pengaturan kewenangan dan tanggungjawab; (12). Penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan infor-
                   serta  potensi  pengembangan  irigasi  dan  tampungan  air,  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  air  di  masing-  masi                 Peta. Wilayah  WS Sesayap –WS Lintas Negara
                   masing pulau di Indonesia secara umum diarahkan sebagai berikut :                                          SDA.
                    No.     Nama Pulau                      Arah dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

                    1.   Pulau Sumatra      Dengan curah hujan memadai dan ketersediaan air cukup, pengembangan SDA ke depan diarahkan
                                            pada pengembangan jaringan irigasi dan rawa, penanganan banjir serta pengembangan tampungan
                                            dengan kapasitas besar (bendungan).
                    2.   Pulau Kalimantan   Dengan ketersediaan air yang cukup, namun dipengaruhi oleh keberadaan rawa (payau) dan kejadian
                                            banjir  di  beberapa  lokasi,  pengembangan  SDA  diarahkan  pada  pengembangan jaringan  irigasi  dan
                                            rawa  (secara  terbatas),  penanganan  banjir  di  lokasi  rawan  banjir,  serta  pengembangan  SPAM
                                            perkotaan.
                    3.   Pulau Sulawesi     Dengan  ketersediaan  air  cukup  dan  kejadian  banjir  yang  mulai  meningkat  di  beberapa  lokasi,
                                            pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan SDA diarahkan pada pengembangan ekstensif
                                            jaringan  irigasi,  penanganan  banjir  di  lokasi  rawan  banjit,  serta  pengembangan  tampungan  besar
                                            (bendungan) dan SPAM sebagai upaya penyediaab air baku untuk air bersih.

                    4.   Pulau Bali dan Nusa  Dengan curah hujan cenderung rendah dan ketersediaan air yang kritis, pengembangan SDA diarahkan
                         Tenggara           pada  pengembangan  jaringan  irigasi  secara  selektif,  serta  pengembangan  tampungan  sederhana
                                            (embung) dan pemanfaatan sumber air tanah sebagai alternatif sumber air baku.
                    5.   Pulau Maluku dan   Dengan  ketersediaan  air  tinggi,  namun  kepadatan  penduduk  rendah,  serta  potensi  irigasi  dan  rawa
                         Papua              terbatas,  pengembangan  SDA  diarahkan  pada  pengembangan    irigasi  dan  rawa  dengan  mempertim-
                                            bangkan  ketersediaan  petani  dan  keberlanjutan  lingkungan,  penanganan  banjir  di  lokasi  rawan  banjir,
                                            serta pengembangan air baku perkotaan dan distrik.
                    6.   Pulau Jawa         Dengan ketersediaan air yang rawan, jumlah penduduk yang padat, pengembangan SDA diarahkan pada
                                            peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada, penanganan banjir secara menyeluruh dan terpadu, pengem-
                                            bangan  tampungan  dengan kapasitas  besar  (bendungan),  pengembangan  SPAM  regional  untuk  penye-
                                            diaan air baku untuk air bersih serta pendekatan demand management.

                                                                                                                                                                                                      4.  PROFIL KELEMBAGAAN
                                                                                                                        3 - 1                                                                              4.1  Pemerintah Pusat
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44