Page 42 - ATLAS KALTARA

STRATEGI DAS PERKOTAAN ATLAS PENGELOLAAN DAS PERKOTAAN
Provinsi Kalimantan Utara

Pengelolaan Wilayah Sungai (WS). Berdasarkan Permen PUPR No.04 Tahun 2015, pengelolaan sumber daya Wadah Koordinasi. Wadah koordinasi berfungsi untuk melakukan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di
air permukaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasar- bidang sumber daya air. Wadah koordinasi terkait dengan pengelolaan sumnber daya air tingkat pusat terdiri dari:
kan wilayah sungai. Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi : WS lintas negara, WS lintas provinsi, WS strate- Dewan Sumber Daya Air Nasional, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Pada Tingkat Wila-
gi nasional, WS sungai lintas kabupaten/kota dan WS dalam satu kabupaten/kota. Untuk WS lintas negara, lintas yah Sungai Strategis Nasional dan TKPSDA Lintas Provinsi Forum Das Tingkat Nasional.
provinsi dan WS strategis nasional menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat. Pengelolaan sum-
ber daya air WS lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah Provinsi. Sedangkan Membangun kesepahaman dan keselarasan antar-stakeholder melalui
pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai kabupaten/kota menjadi tanggungjawab pemerintah Ka-
bupaten/Kota. Berdasarkan Permen PUPR No.04 Tahun 2015, di wilayah Indonesia terdiri ada 5 (lima) WS lintas
negara, 81 WS lintas Provinsi, 52 WS lintas Kabupaten/Kota, dan 12 WS dalam satu kabupaten/kota. Keputusan Presiden Dewan Sumber Daya Air Koordinasi pengelolaan SDA
Wilayah Provinsi Kaltara merupakan bagian dari WS Sesayap dan WS Kayan. Ws Sesayap merupakan WS Nasional Tk. Nasional
Lintas Negara menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan WS Kayan merupakan WS lintas kabupaten/
kota menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. Ada 30 das di wilayah Kaltara yang tersebar dikedua wila- Keputusan Gubernur Dewan Sumber Daya Air Koordinasi pengelolaan
yah sungai tersebut. Provinsi SDA Tk. Provinsi

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pengelolaan DAS diatur dalam PP No.37 Tahun 2012. Dalam pera- Keputusan Bupati/ Wali- Dewan Sumber Daya Air Koordinasi pengelolaan SDA
turan ini mengatur pengelolaan das mulai dari hulu ke hilir. Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk mengkoordi- kotaWalikota Kab/Kota Tk. Kab/Kota
nasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan pengelolaan DAS untuk meningkatkan daya
dukung DAS. Untuk wilayah perkotaan Sarbagita, termasuk dalam rencana pengelolaan DAS Mahakam Berau.
Keputusan Menteri/Gub/ TKPSDA—Wil. Sungai Koordinasi pengelolaan SDA
Bupati Tk. WS
Peta. Wilayah Kerja BBWS Kalimantan III
Tabel. Wadah Koordinasi Pengelolaan Das Perkotaan di Tingkat Nasional

4. PROFIL KELEMBAGAAN
3 - 4 4.1 Pemerintah Pusat