Page 41 - ATLAS KALTARA
P. 41
STRATEGI DAS PERKOTAAN ATLAS PENGELOLAAN DAS PERKOTAAN
Provinsi Kalimantan Utara
Kelembagaan terlibat dalam pengelolaan sumber daya air Tabel. Instansi/Lembaga di Tingkat Pusat Terlibat Dalam Pengelolaan Das Perkotaan Kalimantan Utara
Pengelola sumber daya air wilayah sungai, secara umum dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) pihak, yaitu :
Peran Institusi/Kelembagaan
Regulator/Pemerintah Institusi pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang menetapkan ke-
bijakan/keputusan
Operator Lembaga yang dibentuk dan berfungsi untuk melaksanakan operasi atau pemeliharaan sehari-hari, sum-
ber air prasarana yang ada dalam dan sumberdaya alam lain yang ada di suatu wilayah sungai
Developer Lembaga yang berfungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pengairan baik dari unsur
pemerintah maupun non pemerintah. Peran lembaga terutama diperlukan ketika terjadi ketidakseim-
bangan antara permintaan atau kebutuhan air dengan kemampuan menyediaan air.
User atau penerima manfaat Mencakup seluruh unsur masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang mendapat
manfaat langsung maupun tidak langsung dari jasa pengelolaan sumber daya air maupun sumber daya
alam lain di wilayah sungai.
Wadah koordinasi Wadah koordinasi yang berfungsi untuk menerima, menyerap dan menyalurkan aspirasi dan keluhan
semua unsur stakeholder. Keanggotaan badan ini terdiri atas unsur pemerintah dan non pemerintah
dalam jumlah yang seimbag atas dasar keterwakilan.
Hubungan Stakeholder Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
REGULATOR DEVELOPER
Menteri Proyek Pemerintah
Gubernur Investor Swasta
Bupati/ Walikota
WADAH
KOORDINASI
TKPSDA
Dewan Sumber
Daya Air
USER/PUBLIK
OPERATOR Perkotaan
BPDAS SOP Energi
BBWS SOP Industri
Bid. SDA Dinas PUPESDM Pertanian
BPDASHL Pariwisata
Pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya air. Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan
pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut :
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman Pengembangan SDA dan bangunan penga-
pantai pada wilayah sungai lintas Daerah pantai pada wilayah sungai lintas Daerah. man pantai pada wilayah sungai dalam 1
Provinsi, Wilayah Sungai Lintas Negara dan (satu) daerah kabupaten/kota
Wilayah Sungai Strategis Nasional
Pengembangan dan pengelolaan sistem Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi primer dan sekunder pada daerah primer dan sekunder pada daerah irigasi yang irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, luasnya 1000 ha—3000 ha, dan daerah irigasi irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha
daerah irigasi lintas daerah provinsi , daerah lintas daerah kabupaten/kota. dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
irigasi lintas negara dan daerah irigasi strat-
egis nasional.
4. PROFIL KELEMBAGAAN
3 - 3 4.1 Pemerintah Pusat
