Page 44 - ATLAS KALTARA
P. 44

STRATEGI DAS PERKOTAAN                                                                                                                      ATLAS PENGELOLAAN DAS PERKOTAAN
                                                                                                                                                                                                      Provinsi Kalimantan Utara

                                                                                                                              Instansi/lembaga  tingkat  provinsi  terkait  penanganan  das  perkotaan  Kalimantan  Utara.
                                                                                                                              Pengelolaan sumber daya air melibatkan instansi/lembaga di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
                                                                                                                              pemerintah kabupaten/kota. Untuk tingkat provinsi, instansi /lembaga yang terlibat antara lain :



                                                                                                                                       Instansi /Lembaga Provinsi Kalimantan Utara























                                                                                                                              Regulasi terkait  penanganan das  perkotaan Kalimantan  Utara.  Dalam pengelolaan das perkotaan
                                                                                                                              Kalimantan Utara  ada beberapa regulasi yang terkait, antara lain :









                                                                                                                              Wadah  Koordinasi. Wadah koordinasi berfungsi untuk melakukan koordinasi seluruh pemangku kepentingan
                                                                                                                              di bidang sumber daya air. Wadah koordinasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi terdiri
                                                                                                                              dari: Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Pada Tingkat
                                                                                                                              Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Forum Das Tingkat Provinsi. Untuk wilayah Kalimantan Utara, terma-
                                                                                                                              suk dalam wilayah WS Sesayap yang merupakan WS Lintas Negara yang merupakan kewenangan pemerintah
                                                                                                                              pusat. Selain itu sebgaian wilayah juga masuk WS Kayan yang merupakan WS lintas kabupaten/kota dan meru-
                                                                                                                              pakan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara.
                                                                                                                                   Dewan Sumber Daya Air Kalimantan Utara sampai saat ini belum terbentuk.
                                                                                                                                   Forum Das Kalimantan Utara juga belum terbentuk.




























                                                                                                                                                                                                      4.  PROFIL KELEMBAGAAN
                                                                                                                        3 - 6                                                                            4.2  Pemerintah Provinsi
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49