Page 46 - ATLAS KALTARA
P. 46
STRATEGI DAS PERKOTAAN ATLAS PENGELOLAAN DAS PERKOTAAN
Provinsi Kalimantan Utara
Regulasi terkait penanganan das Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pengelolaan das perkotaan Penegakan hukum terkait penanganan das pengelolaan Provinsi Kalimantan Utara. Pene-
Kalimantan Utara, ada beberapa regulasi di tingkat kabupaten/kota yang terkait, antara lain : gakan hukum berbagai kasus pelanggaran lingkungan, baik itu tata usaha, perdata, maupun pidana, hingga kini
belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kelemahan kapasitas, integritas penegak hukum, dan kelemahan
Tabel. Regulasi Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Das Perkotaan Provinsi Kalimantan Utara dakwaan atau gugatan dalam berbagai kasus merupakan faktor penyebab lemahnya penegakan hukum dalam
pelanggaran lingkungan.
Pembentukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mendudukkan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam
melakukan penyelidikan suatu tindak pidana dalam penegakan hukum. Diberikannya wewenang untuk
melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, disatu sisi tentu akan memudahkan dalam pengungkapan suatu
tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan
seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana-prasarana pendukung serta anggaran. PPNS dalam
proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat
kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas (Korwas).
Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang atau anggota masyarakat untuk melakukan tindak
pidana.Penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain : pencegahan pencemaran
pada badan sungai dengan menangkap pelaku pencemaran, memberikan sanksi administrasi bagi perusahaan
yang mencemari, pengambilan sampel limbah dari suatu industri yang diduga mencemari badan air dan penida-
kan kepada pelaku di lapangan yang terbukti mencemari badan air, peningkatan pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan kawasan hutan.
Wadah koordinasi terkait penanganan das Provinsi Kalimantan Utara. Wadah koordinasi ber-
fungsi untuk melakukan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di bidang sumber daya air. Wadah koordinasi
terkait dengan pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten terdiri dari: BKPRD Kabupaten Bulungan, Kabu-
paten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.
4. PROFIL KELEMBAGAAN
3 - 8 4.3 Pemerintah Kabupaten Kota
