Page 47 - ATLAS KALTARA

STRATEGI DAS PERKOTAAN ATLAS PENGELOLAAN DAS PERKOTAAN
Provinsi Kalimantan Utara

Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Proyek Strategis Nasional di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Sumber : Perpres 58 Tahun 2017
Swasta terlibat dalam penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih diwilayah perkotaan Kalimantan
Utara dilakukan oleh BUMD melalui PDAM dan perusahaan swasta non PDAM. PDAM adalah perusahaan yang
berbentuk badan hukum yang dapat mengurus kepentingannya sendiri ke luar dan ke dalam terlepas dari organ-
isasi pemerintah daerah. Sedangkan non PDAM adalah perusahaan swasta yang terlibat langsung dalam penye-
diaan air bersih.

Tabel. Daftar PDAM dan Non PDAM Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Buku Kinerja PDAM 2017
4.4. SWASTA DAN BADAN USAHA

Peran swasta dalam penyedediaan infrastruktur. Peran swasta dalam kerjasama dengan Pemerintah
(Public Private Partnership/PPP) adalah mengurangi beban APBN/D melalui :
 Pembiayaan proyek infrastruktur oleh swasta yang dibayar kembali oleh Pemerintah secara bertahap ber-
dasarkan kinerja infrastruktur tersebut.
 Pembiayaan proyek infrastruktur oleh swasta dengan pengenaan tarif kepada penggunanya, untuk proyek in-
frastruktur yang memiliki finansial baik.
Konsep kerjasama antara swasta dan pemerintah dapat dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
(KPBU/PPP) sesuai dengan Perpres No.38 Tahun 2015.
Peluang swasta dalam investasi infrastruktur, antara lain :
 Perpres No.3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur menunjukkan keseriusan
Pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur dalam waktu singkat
 UU No.2 Tahun 2012 mengenai Pembebasan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mem-
berikan kepastian tanggungjawab dan waktu penyediaan tanah oleh Pemerintah.
 Perpres No.38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infra-
struktur telah memperhatikan masalah kelayakan finansial dan alokasi resiko pada proyek infrastruktur.
Tantangan swasta dalam investasi infrastruktur, antara lain :
 Ruang fiskal yang terbatas dalam APBN untuk pembangunan infrastruktur
 Pemerintah belum sepenuhnya memahami konsep kelayakan finansial proyek infrastruktur
 Masih ada Badan Usaha yang mau berinvestasi dalam proyek infrastruktur tanpa mempertimbangkan aspek
kelayakan finansial, yang membuat tidak jelasnya konsep investasi
 Kapasitas dan kualitas birokrasi Pemerintah yang masih terbatas dalam memimpin perwujudan infrastruktur
 Keterbatasan kapasitas dan kualitas industri konstruksi dan industri pendukungnya

4. PROFIL KELEMBAGAAN
3 - 9 4.4 Swasta dan Badan Usaha