Page 45 - ATLAS KALTARA

STRATEGI DAS PERKOTAAN ATLAS PENGELOLAAN DAS PERKOTAAN
Provinsi Kalimantan Utara

Peta. Kabupaten/Kota Dalam Lingkup Provinsi Kalimantan Utara Tabel. Instansi Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Das Provinsi Kalimantan Utara

Kebijakan pengelolaan sumber daya air di tingkat kabupaten/kota. Kebijakan kabupaten/kota
tentang pengelolaan sumber air mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan
Utara. Arah dan kebijakan tersebut antara lain :
 Pengembangan jaringan irigasi/pengairan untuk melayani perluasan areal sawah, melalui : peningkatan ke-
layakan dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan bendung/bendungan.; pengembangan embung pada
lokasi strategis; pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan tambak; pencetakan sawah baru
pada lokasi potensial.
4.3 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  Penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir, melalui : peningkatan kelayakan dan rehabilitasi ben-
dung/embung pengendali banjir; pengembangan bendung/embung pada lokasi yang strategis; pengelolaan
Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi ke 34 di Indonesia dengan ibukota Tanjung Selor. Provinsi ini sarana dan prasarana pengendali banjir.
dibentuk berdasarkan UU No.20 Tahun 2012. UU yang mengatur lahirnya provinsi ini sudah disetujui DPR lewat  Pengembangan sumber air baku (penyediaan air baku untuk air bersih), melalui :peningkatan kelayakan dan
rapat paripurna tanggal 25 Oktober 2012. rehabilitasi bendung/embung; pengembangan dan pengelolaan bendung/embung sebagai sumber air baku.
Pada saat dibentuknya wilayah Kalimantan utara dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yaitu 1 kota dan 4 kabu-  Konservasi sumberdaya air,
paten sebagai berikut : Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabu-  Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang melalui rehabilitasi,
paten Tana Tidung. repowering pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta pengembangan diversifikasi energi dengan me-
manfaatkan sumberdaya alam yang tersedia, melalui : penyediaan pembangkit listrik dengan jenis PLTD untuk
Peran Pemerintah Kabupaten/Kota. Wilayah Provinsi Kalimantan Utara termasuk dalam pengelolaan das penyediaan jangka pendek, maupun melalui penyediaan mikro hidro dan mini hidro; penyediaan pembangkit
di WS Kayan dan WS Sesayap. Peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan das perkotaan sangat listrik non-BBM seperti PLTN, PLTU, PLTA, panas bumi, tenaga angin atau yang sejenis yang berorientasi
penting khususnya dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam konservasi sumber daya air, penggunaan pada penyediaan jangka panjang; penyediaan listrik pedesaan berupa PLTS atau pembangkit listrik tenaga air
sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air khususnya untuk das yang berada didalam kabupaten/kota.  Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam, melalui :pengendalian wilayah hulu sungai
Terkait dengan pengelolaan wilayah sungai, kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk pengelolaan sungai sesuai dengan fungsi kawasan; pengendalian pemanfaatan kawasan lindung; pengendalian pemanfaatan ru-
dalam kabupaten/kota . ang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dan perdesaan; peningkatan upaya resapan air ke dalam tanah;
perlindungan ekosistem yang memiliki fungsi lindung dan resapan air.
 Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, melalui : pelestariaan fungsi sumber air dalam
Instansi/lembaga tingkat kabupaten/kota yang terlibat. Dalam pengelolaan das perkotaan Provinsi wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian
Kalimantan Utara instansi/lembaga yang terlibat dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di tingkat kabu-
paten/kota instansi yang terlibat antara lain : pencemaran air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.; kebijakan disusun berdasarkan hasil inventar-
isasi dan identifikasi sumber air dan sumber pencemar, daya tampung beban pencemaran sumber air, mutu
air sasaran.

4. PROFIL KELEMBAGAAN
3 - 7 4.3 Pemerintah Kabupaten Kota