Page 40 - ATLAS KALTARA

STRATEGI DAS PERKOTAAN ATLAS PENGELOLAAN DAS PERKOTAAN
Provinsi Kalimantan Utara

Kerangka regulasi pengelolaan sumber daya air. Pasca dibatalkannya UU No.7 Tahun 2004 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU.XI/2015), dasar Pasca Pembatalan UU No.7 Tahun 2004
hukum pengelolaan SDA kembali kepada UU No.11 Tahun 1974. Keterlibatan pihak swasta dalam proses
pengelolaan SDA dan pergeseran makna air dari barang publik menjadi komoditas adalah aspek yang me- No. Permen Lama Permen Baru No. Permen
nyebabkan pembatalan, karena dianggap melanggar UUD 1945 pasal 33.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan SDA ke depan perlu memperhatikan 6 prinsip: 1. KEPPRES 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai 04/PRT/M/2015
Sungai
1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri 2. PERMEN PU Nomor 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air 10/PRT/M/2015
3. Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan SDA dan Tata Pengairan
1945
4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak 3. PERMEN PU Nomor 08/PRT/M/2014 tentang Pedoman Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan 18/PRT/M/2015
5. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN dan BUMD Perhitungan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air Pengairan
6. Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan ijin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan Untuk Kegiatan Usaha Industri, Kegiatan Usaha Pembang-
kit Listrik Tenaga Air, dan Kegiatan Usaha Pertanian.
atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat
4. PERMEN PU Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi 17/PRT/M/2015
Implikasi dari pembatalan ini adalah praktek pengelolaan sumber daya air yang saat ini tidak memiliki payung Mengenai Komisi Irigasi
hukum, untuk itu perlu review dan diberikan payung hukumnya sementara Rancangan UU pengganti akan 5. PERMEN PU Nomor 06/PRT/M/2011 tentang Penggunaan Penggunaan Sumber Daya Air 09/PRT/M/2015
disusun. Payung hukum harus mengacu pada UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan dengan mengharmo- SDA
nisasikan dengan UU lain yang terkait pengelolaan SDA serta pengaturan pelaksanaan UU No.11 Tahun 1974
yang telah mengakomodasi isu-isu kekinian sambil melaksanakan penyusunan RUU pengelolaan SDA yang ba- 6. Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air 37/PRT/M/2015
ru. 7. PERMEN PU Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai 07/PRT/M/2015
Pengamanan Pantai
Pembatalan UU No.7 Tahun 2004 dan berlakunya kembali UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan berdampak
pada praktek pengelolaan sumber daya air yang selama ini mengacu kepada UU no.7 tahun 2004 perlu segera 8. PERMEN PU Nomor 18/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan 26/PRT/M/2015
Ruas Bekas Sungai
Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas
direview dan diberikan payung hukumnya sementara Rancangan UU pengganti akan disusun, dengan pertim- Bekas Sungai
bangan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, lembaga pengelolaan yang sudah ada saat
ini harus tetap ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ke-3 harus tetap berjalan sampai akhir kontrak. 9. PERMEN PU Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sem- Penetapan Garis Sempadan Sungai, Sempa- 28/PRT/M/2015
padan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pen-
dan Danau
guasaan Sungai
Pada tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No.121 tahun 2015 tentang Pengusahaan SDA dan
Peraturan Pemerintah No.122 tentang Penyelenggaraan SPAM; Raperpres tentang Dewan Sumber Daya Air; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Ben- Bendungan 27/PRT/M/2015
dungan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Ra- Pengelolaan Rawa 29/PRT/M/2015
wa
12. PERMEN PU Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 30/PRT/M/2015
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Sistem Irigasi Irigasi
Partisipatif

13. PERMEN PU Nomor 16/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya 13/PRT/M/2015
Penanggulangan Darurat Akibat Daya Rusak Air Rusak Air
14. SE DIRJEN Sumber Daya Air Nomor 1/SE/D/2013 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan 06/PRT/M/2015
Operasi dan Pemeliharaan Penggunaan Sumber Daya Air Bangunan Pengairan
15. PERMEN PU Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pengelolaan Pengelolaan Aset Irigasi 23/PRT/M/2015
Aset Irigasi
16. PERMEN PU Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Penetapan Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi 08/PRT/M/2015
Garis Sempadan Jaringan Irigasi

17. PERMEN PU Nomor 05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Ekploitasi dan Pelatihan Jaringan Reklamasi 11/PRT/M/2015
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Rawa Pasang Surut
Pasang Surut
18. PERMEN PU Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 12/PRT/M/2015
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
19. KEPMEN PU Nomor 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi 14/PRT/M/2015
Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
20. PERMEN PU Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 16/PRT/M/2015
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak Rawa Lebak

21. PERMEN PU Nomor 16/PRT/M/2011 tentang Pedoman Eksploitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi 21/PRT/M/2015
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak Tambak
4. PROFIL KELEMBAGAAN
3 - 2 4.1 Pemerintah Pusat