Page 80 - WP 1 2022
P. 80
harta benda yang diperoleh dari yond reasonable doubt”. Hal ini
tindak pidana korupsi”, secara yang mendasari diterapkannya
ekonomi akan menimbulkan tindakan perampasan aset tanpa
ketidakseimbangan dari jum- pemidanaan (non conviction based
lah pengembalian uang nega- forfeiture), dimana mekanisme
ra dibanding jumlah kerugian perampasan aset dari pelaku ko-
keuangan negara itu sendiri. rupsi akan berjalan lebih cepat.
Hal ini sebagai akibat proses Mekanisme ini didukung illicit
peradilan tindak pidana korup- enrichment atau memperkaya se-
Artikel 3. Pendekatan “follow the money”, diri, dalam arti, penambahan be-
si yang memakan waktu yang
cara tidak sah yang merupakan
lama, dengan tanpa tindakan
kejahatan, jika dilakukan dengan
sengaja, perbuatan memperkaya
pemulihan aset terhadap hasil
tindak pidana korupsi tersebut
sar kekayaan pejabat publik itu
dari pelaku, yang menyebabkan
terjadinya “Opportunity Loss” bagi
yang tidak dapat secara wajar di-
jelaskannya dalam kaitan dengan
negara sebagai korban dari tin-
penghasilannya yang sah. Perce-
dak pidana korupsi.
patan untuk melakukan pemu-
yaitu melalui konsep pendeka-
tan untuk pencarian aset hasil
korupsi didukung oleh prinsip
pembuktian terbalik (reversal bur-
tindak pidana. Dengan meng-
den of proof).
gunakan pendekatan follow the lihan aset hasil tindak pidana
money tersebut, dalam pemuli- 5. UNCAC 2003 menganut asas Re-
han aset hasil tindak pidana ko- storative Justice (Keadilan Restorat-
rupsi. Pendekatan follow the money if), yaitu suatu pendekatan
dengan pengembangan kepada keadilan yang memfokuskan ke-
teori mempertakutkan memba- pada kebutuhan dari pada para
wa konsekuensi bahwa tujuan korban, pelaku kejahatan, dan
pemidanaan lebih kepada ben- juga melibatkan peran serta ma-
da (in rem) bukan kepada subjek syarakat, dan tidak semata-mata
pelaku (in personal). memenuhi ketentuan hukum
4. Mengingat tindak pidana ko- atau semata-mata penjatuhan pi-
rupsi adalah kejahatan luar bi- dana. Restorative justice dalam UN-
asa, maka kaitan dengan pemu- CAC 2003 adalah plea bargaining
lihan asset mengganti prinsip yaitu penyelesaian di luar Pen-
“presumption of innocence” dengan gadilan dengan pengembalian
prinsip dari presumption of guilty seluruh hasil tindak pidana ko-
yang berbunyi “proven guilty be- rupsi kepada negara.
20 Artikel Warta Pengawasan Nomor 1 Tahun 2022
