Page 75 - WP 1 2022

tahap “Arraigment” dan “Preliminary belum memiliki peraturan perun-
Hearing”, melingkupi pemberita- dang-undangan yang sejalan dengan
huan terkait tuduhan dan pembe- pemulihan aset berdasarkan UN-
rian kesempatan kepada tertuduh CAC 2003, sehingga upaya pemuli-
untuk menjawab, apakah ia akan han aset tindak pidana korupsi yang
berpendapat bersalah (“Guilty”) atau berada di luar negeri menjadi sulit
tidak bersalah (“Not Guilty”) ataukah untuk dilaksanakan karena belum
tidak menentang tuduhan dengan adanya ketentuan yang sama, masih
terminologi “Nolo Contendere” (No bertumpu kepada ekstradisi dalam
Contest). Jika ia mengaku bersalah, hukum internasional, yang pada
proses selanjutnya adalah penjatu- kenyataannya terdapat banyak ken-
han hukuman tanpa melalui “Trial”. dala untuk melaksanakan ekstradisi
Akan tetapi, jika ia tidak mengaku tersebut. Ekstradisi secara teoritis,
bersalah, maka akan dilanjutkan adalah: 4
dan diadili dengan mempergunakan “Proses di mana menurut traktat Artikel
sistem juri. Mengenai “Plea Bargain- atau atas suatu dasar timbal balik
ing” tersebut, diketahui beberapa hal suatu negara menyerahkan kepada
sebagai berikut: negara yang lain atas permintaan-
1. “Plea Bargaining” pada hakikatnya nya seseorang yang dituduh atau
adalah negosiasi antara penun- dihukum atas tindakan kriminal
tut umum dengan tertuduh dan yang melanggar hukum negara
pembelanya; yang meminta itu, karena negara
2. Negosiasi tersebut dimaksudkan yang meminta itu berkompeten un-
untuk mempercepat proses per- tuk mengadili si tertuduh itu.”
kara pidana;
3. Negosiasi harus berlandaskan Kendala dalam melaksanakan
“kesukarelaan” tertuduh dalam suatu ekstradisi adalah harus ter-
mengakui kesalahannya dan ke- lebih dahulu terdapat traktat atau
sediaan penuntut umum untuk perjanjian timbal balik antar nega-
memberikan ancaman hukuman ra yang akan melakukan ekstradisi.
yang dikehendaki tertuduh dan Koruptor yang melarikan diri ke
pembelanya; luar negeri, sulit untuk diekstradisi,
4. Hakim tidak diperkenankan un- karena Indonesia belum memiliki
tuk ikut terlibat dalam negosiasi perjanjian timbal balik dengan ne-
tersebut. gara yang diminta untuk pengeks-
tradisian tersebut.
Konsekuensi dari diratifikasin- Sementara itu, menurut Pasal
ya UNCAC 2003 bagi sistem hu- 18 ayat 2 UU 31/1999, pengatur-
kum Indonesia adalah penyitaan an mengenai pemulihan aset han-
dan perampasan hasil dan instru- ya dapat dilaksanakan jika pelaku
men tindak pidana menjadi bagian kejahatan oleh pengadilan telah
penting dari upaya menekan ting- dinyatakan terbukti secara sah dan
kat kejahatan korupsi, baik dalam meyakinkan bersalah melakukan
skala nasional maupun skala in- tindak pidana korupsi (berkekuatan
ternasional. Namun, kenyataannya hukum tetap) mengakibatkan adan-
menunjukkan bahwa di Indonesia ya waktu yang panjang dalam proses

4 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Aksara Persada, 1989, hlm. 35.

15
Artikel Warta Pengawasan Nomor 1 Tahun 2022