Page 74 - WP 1 2022
P. 74
(Terjemahan bebas penulis: ini pemberantasan korupsi menggu-
adalah cara yang lebih murah nakan pendekatan normatif ber-
untuk mendapatkan keyakinan. dasarkan doktrin “Communis Opinio
Jaksa, pada dasarnya, menghada- Doctorum”, yang artinya bahwa pe-
pi masalah ekonomi: bagaimana negakan hukum yang sebelumnya
mengalokasikan sumber dayanya dianggap telah gagal dalam menca-
yang terbatas untuk membuang pai tujuan yang diisyaratkan oleh
jumlah maksimum kasus yang peraturan perundang-undangannya.
dibebani oleh hukuman. Seo- Untuk mengatasi kegagalan terse-
Artikel jaannya dengan cara yang paling 2003) yang merupakan penjabaran
but, sesuai dengan kesepakatan in-
rang jaksa penuntut yang ra-
sional, diberikan kebijaksanaan, ternasional, maka muncul konsep
akan mengatur tentang peker-
Plea Bargainining System (UNCAC
hemat biaya. Tawar-menawar lebih lanjut dari prinsip “Restorative
plea memfasilitasi pengaturan Justice”.
kasus. Jaksa memperdagangkan
Bagir Manan mengemukakan
Restorative Justice adalah:
hukuman yang lebih rendah un-
3
tuk kepastian hukuman dan juga
“Suatu prinsip dengan sub-
menghemat biaya untuk mem-
buktikan kesalahan. Terdakwa,
bersama antara pelaku, kor-
ban, dan kelompok masyarakat
di sisi lain, didorong untuk
menyelesaikan suatu peristiwa
mengaku bersalah dengan mem- stansi membangun partisipasi
bandingkan ketidakpastian per- atau tindak pidana. Menem-
sidangan yang dapat menjatuh- patkan pelaku, korban, dan
kan hukuman yang lebih berat masyarakat sebagai ”stakehold-
jika bersikeras menyatakan tidak ers” yang bekerja bersama dan
bersalah dibandingkan kepastian langsung berusaha menemukan
hukuman yang lebih rendah jika penyelesaian yang dipandang
ia mengaku bersalah. Jika pe- adil bagi semua pihak (win-win
nawaran maksimum (diskon hu- solutions).”
kuman) jaksa melebihi diskon
hukuman minimum terdakwa, Pemulihan aset yang berlandas-
maka permohonan bersalah kan sistem “Negatiation Plea” atau
akan dimasukkan. Faktor efek- “Plea Bargaining System” pada hakikat-
tivitas dan efisiensi biaya men- nya merupakan sistem yang berasal
dorong kedua belah pihak untuk dari sistem Common Law. Keberadaan
mencari kesepakatan melalui sistem “Negatiation Plea” atau “Plea
penyelesaian pra-sidang.) Bargaining System” berkaitan erat den-
gan Sistem Peradilan Pidana (SPP)
Tindak pidana korupsi merupa- di Amerika Serikat dengan “Accusa-
kan masalah yang menjadi masalah torial System” atau “Adversary System”.
internasional. Setiap negara da- Sistem “Negatiation Plea” atau “Plea
lam melakukan penegakan hukum Bargaining System” terdapat dalam
2 Cento G. Veljanovski, Economic Principles of Law, New York, Cambridge University Press,
2007, hlm. 251.
3 Eva Achjani Zulfa, Mendefinisikan Keadilan Restoratif, http://evacentre.blog spot.
com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.htm, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.
14 Artikel Warta Pengawasan Nomor 1 Tahun 2022