Page 74 - WP 1 2022
P. 74

(Terjemahan bebas penulis: ini  pemberantasan korupsi menggu-
               adalah cara yang lebih murah  nakan pendekatan normatif ber-
               untuk mendapatkan keyakinan.  dasarkan  doktrin  “Communis  Opinio
               Jaksa, pada dasarnya, menghada-  Doctorum”,  yang artinya bahwa pe-
               pi masalah ekonomi: bagaimana  negakan hukum yang  sebelumnya
               mengalokasikan sumber dayanya  dianggap telah gagal dalam menca-
               yang terbatas untuk membuang  pai tujuan yang diisyaratkan oleh
               jumlah maksimum kasus yang  peraturan perundang-undangannya.
               dibebani oleh hukuman. Seo-      Untuk mengatasi kegagalan terse-
          Artikel  jaannya dengan cara yang paling  2003) yang merupakan penjabaran
                                                but, sesuai dengan kesepakatan in-
               rang jaksa penuntut yang ra-
               sional, diberikan kebijaksanaan,  ternasional, maka muncul konsep
               akan mengatur tentang peker-
                                                Plea Bargainining System (UNCAC
               hemat biaya. Tawar-menawar  lebih lanjut dari prinsip “Restorative
               plea memfasilitasi pengaturan  Justice”.
               kasus. Jaksa memperdagangkan
                                                     Bagir Manan mengemukakan
                                                  Restorative Justice adalah:
               hukuman yang lebih rendah un-
                                                                        3
               tuk kepastian hukuman dan juga
                                                     “Suatu prinsip dengan sub-
               menghemat biaya untuk mem-
               buktikan kesalahan. Terdakwa,
                                                  bersama antara pelaku, kor-
                                                  ban, dan kelompok masyarakat
               di sisi lain, didorong untuk
                                                  menyelesaikan suatu peristiwa
               mengaku bersalah dengan mem-       stansi membangun partisipasi
               bandingkan ketidakpastian per-     atau tindak pidana. Menem-
               sidangan yang dapat menjatuh-      patkan pelaku, korban, dan
               kan hukuman yang lebih berat       masyarakat sebagai ”stakehold-
               jika bersikeras menyatakan tidak   ers” yang bekerja bersama dan
               bersalah dibandingkan kepastian    langsung berusaha menemukan
               hukuman yang lebih rendah jika     penyelesaian yang dipandang
               ia mengaku bersalah. Jika pe-      adil  bagi  semua  pihak  (win-win
               nawaran maksimum (diskon hu-       solutions).”
               kuman) jaksa melebihi diskon
               hukuman minimum terdakwa,          Pemulihan aset yang berlandas-
               maka    permohonan    bersalah   kan sistem  “Negatiation Plea”  atau
               akan dimasukkan. Faktor efek-    “Plea Bargaining System” pada hakikat-
               tivitas  dan  efisiensi  biaya  men-  nya merupakan sistem yang berasal
               dorong kedua belah pihak untuk  dari sistem Common Law. Keberadaan
               mencari kesepakatan melalui  sistem  “Negatiation Plea”  atau  “Plea
               penyelesaian pra-sidang.)        Bargaining System” berkaitan erat den-
                                                gan Sistem Peradilan Pidana (SPP)
               Tindak pidana korupsi merupa-    di Amerika Serikat dengan “Accusa-
            kan masalah yang menjadi masalah  torial System” atau  “Adversary System”.
            internasional. Setiap negara da-    Sistem  “Negatiation Plea”  atau  “Plea
            lam melakukan penegakan hukum  Bargaining System”   terdapat dalam



            2  Cento G. Veljanovski, Economic Principles of Law, New York, Cambridge University Press,
            2007, hlm. 251.
            3  Eva Achjani Zulfa, Mendefinisikan Keadilan Restoratif, http://evacentre.blog spot.
            com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.htm, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.


            14                                       Artikel Warta Pengawasan Nomor 1 Tahun 2022
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79