Page 72 - WP 1 2022

efek jera bagi pelaku tindak pidana ma-sing-masing instansi, yaitu
korupsi dengan memberikan sanksi BPKP dan BPK telah diatur se-
yang berat kepada pelaku, sekaligus cara jelas dalam peraturan perun-
mengupayakan pengembalian uang dang-undangan, sehingga tugas
negara dari adanya tindak pidana dan kewenangan tersebut tidak
korupsi tersebut melalui pemuli- perlu disebutkan lebih lanjut da-
han aset, di antaranya diatur oleh lam penjelasan UU 30/2002 Ten-
Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 33 UU tang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Oleh sebab itu,
Artikel 31/1999 jo. UU 20/2001. Pasal terse- dalam rangka pembuktian suatu
but menentukan bahwa dalam hal menurut Mahkamah Konstitusi,
tidak ditemukan bukti yang cukup KPK bukan hanya dapat berkoor-
dan telah ada kerugian keuangan dinasi dengan BPKP dan BPK
negara, maka dilakukanlah lang-
kah perdata civil prosedur terhadap tindak pidana korupsi, melainkan
pelaku atau ahli warisnya. Selain dapat juga berkoordinasi dengan
itu, Pasal 38 UU 31/1999 jo. UU instansi lain. Bahkan bisa mem-
20/2001 menentukan negara dapat buktikan sendiri di luar temuan
BPKP dan BPK. Misalnya, dengan
melakukan gugatan keperdataan ke-
pada terdakwa atau ahli warisnya, mengundang ahli atau dengan me-
walaupun terdapat putusan bebas minta bahan dari inspektorat jen-
dan jaksa sebagai pengacara negara deral atau badan yang mempunyai
dapat melakukan tuntutan penyita- fungsi yang sama dengan itu dari
an apabila terdapat benda atau ba- masing-masing instansi pemerin-
rang yang belum diajukan penyita- tah, bahkan dari pihak-pihak lain
an. (termasuk dari perusahaan) yang
Pasal 32, 33 dan 34 UU 31/1999 dapat menunjukkan kebenaran ma-
jo. UU 20/2001 telah menegaskan teriil dalam penghitungan kerugian

rumusan “secara nyata telah ada keuangan negara dan/atau dapat
kerugian negara”. Penjelasan Pasal membuktikan perkara yang sedang
32 berpendapat bahwa yang dimak- ditanganinya. Hal ini menunjukkan
sud dengan secara nyata telah ada peran lembaga audit sebagai ahli
kerugian keuangan negara adalah dalam mendukung pemberantasan
kerugian negara yang sudah di- tindak pidana korupsi.
hitung jumlahnya berdasarkan ha- Peran Auditor BPKP dalam
sil temuan instansi yang berwenang memberikan dukungan kepa-
atau akuntan publik. Pengertian da aparat penegak hukum (KPK,
“nyata” memiliki pengertian adanya Kejaksaan, Kepolisian) dengan
kerugian negara yang sudah dapat melakukan Audit Penghitungan
dihitung jumlahnya oleh instansi Kerugian Keuangan Negara terse-
yang berwenang atau akuntan pub- but tidak semata-mata didasarkan
lik. Dengan demikian, pengertian pada ketentuan Pasal 3 huruf e Per-
“nyata” dapat ditafsirkan memiliki pres 192/2014, namun juga didasar-
bobot hukum yang sama dengan kan pada ketentuan Pasal 7 ayat
pengertian hukum “terbukti atau (1) huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo.
telah dibuktikan”. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat
Ketentuan peraturan-peratur- (1) jo. Pasal 187 huruf c Kitab Un-
an tersebut di atas menunjukkan, dang-Undang Hukum Acara Pidana
bahwa tugas dan kewenangan dari yang pada pokoknya mengatur bah-

12 Artikel Warta Pengawasan Nomor 1 Tahun 2022