Page 77 - WP 1 2022

adalah adanya tuntutan agar pem- System” tersebut, Richard Posner da-
berantasan tin- dak pidana korpsi lam menyatakan, “plea bargaining takes
dapat menimbulkan efek jera agar place because negotiation is a cheaper way
orang tidak lagi melakukan perbua- of resolving controverversies than ligitatuion
tan tersebut. Dengan kata lain, pen- Its incidence is therefore determined by the
ghukuman dilakukan agar terdapat relative costs of negotiation and of litiga-
efek jera (Deterrence Effect) bagi para tion and by the amount of uncertainty over
8
pelaku dan orang-orang yang memi- the outcome of litigation”. (Terjemahan
liki niat untuk melakukan perbu- bebas penulis adalah plea bargaining/
atan tersebut. Teori hukuman ber- tawar menawar plea (pembelaan)
pendapat bahwa semua perbuatan terjadi karena merupakan cara
yang berlawanan dengan keadilan negosiasi yang lebih murah untuk
harus menerima hukumannya dan menyelesaikan perselihan daripada
sesuai dengan etika yang tidak melalui litigasi. Oleh karena itu,
mengizinkan berlakunya sesuatu terjadinya plea bargaining bergantung Artikel
kehendak subjektif bila kehendak pada biaya relatif negosiasi dan
itu bertentangan dengan hukum, dipengaruhi oleh jumlah ketidak-
karenanya banyaknya hukuman ke- pastian hasil litigasi).
pada pelaku tindak pidana korupsi Prinsip efisiensi dalam Econom-
haruslah sebanyak kejahatan yang ic Analysis of Law tersebut mendasa-
dilakukannya. Sebagaimana dinya- ri, mengapa negara-negara yang
takan dalam “Philosophy of Vengeance” orientasi hukumnya “Common Law”
dari teori mempertakutkan “An Eye lebih mudah menerima ketentu-
For An Eye”, dalam tataran inilah an-ketentuan dalam UNCAC 2003
6
sebenarnya pemulihan aset berada. untuk pemulihan aset antar negara
Pemulihan aset pelaku tin- ini, sementara negara-negara yang
dak pidana korupsi dapat melalui orientasinya “Civil Law” sangat sulit
pengembalian secara langsung atau dalam menerapkan Plea Bargaining
yang disebut NCB Asset Forfeiture System. Hal ini menurut pendapat
system. NCB (Non Conviction Based) Klaus Mathis, dikarenakan “the ef-
esensinya adalah “Negatiation Plea” ficiency goal should be given due attention
atau “Plea Bargaining System” yang at the level of legislation and not delegat-
efektif diterapkan di negara-negara ed to the judicial process”, sebaliknya,
9
yang menganut Common Law, dalam di negara-negara yang menganut
konteks Economic Analysis of Law, Plea sistem Civil Law, sebagaimana haln-
Bargaining tersebut dimaksudkan ya Indonesia, penerapan NCB (Non
untuk “(1) Maximizing economic effi- Conviction Based) tidak akan ber-
ciency, (2) Minimizing transaction costs”. jalan efektif, karena sesuai dengan
7
Lebih lanjut terkait “Plea Bargaining pendapat dari Richard Posner, “pol-

6
Richard A. Posner, The Economic of Justice, Massachusetts, Harvard University Press, 1981, hlm.
208.
7
Klaus Mathis, Efficiency Instead of Justice, Law and Philosophy Library 84, Translator Deborah
Shannon, Springer Science Business Media, BV, 2009, hlm. 63.
8 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Ed. 4, Boston, Little Brown & Company, 1992, hlm.
529.
9
Klaus Mathis, Efficiency Instead of Justice, Law and Philosophy Library 84, Translator Deborah
Shannon, Springer Science Business Media, BV, 2009, hlm. 204.

17
Artikel Warta Pengawasan Nomor 1 Tahun 2022