Page 78 - WP 1 2022

lution is moral rather than legal concept, Sistem hukum Indonesia saat
and the idea of strict liability has to do ini menunjukkan kecenderungan
with the cost of using the legal system”. bahwa dalam pengungkapan tindak
10
Menurut penulis, sistem hukum di pidana korupsi, tampaknya upaya
Indonesia yang menganggap bahwa yang dilakukan lebih fokus pada
NCB bukan konsep hukum, akan tindakan represif dengan meng-
tetapi semata-mata hanya konsep hukum dan memenjarakan pelaku
moral, sehingga lebih cocok diterap- tindak pidana korupsi (Follow The
Artikel kan di negara-negara Common Law. Suspect). Tindakan tersebut ternyata
tidak menimbulkan efek jera (De-
Penerapan konsep NCB memerlu-
kan keberanian Dewan Perwakilan terrent Effect) bagi perbuatan tindak
Rakyat (DPR) dan Pemerintah se-
pidana korupsi dalam masyarakat.
bagai pembentuk undang-undang Terdapat tindakan yang dilupakan
oleh para penegak hukum tentang
untuk melakukan perubahan ter-
adagium dari teori hukuman yang
hadap undang-undang pemberan-
tasan tindak pidana korupsi dengan layak diberikan kepada para pelaku
mengakomodasikan konsep NCB korupsi sebagaimana ajaran dalam
“Philosophy of Vengeance (filsafat pem-
tersebut sebagai substansi perubah-
an undang-undang. Apabila konsep balasan)” yang berpendapat, bah-
di atas dapat dilaksanakan dalam wa semua perbuatan yang ternyata
sistem penegakan hukum tindak berlawanan dengan keadilan, harus
pidana korupsi di Indonesia, maka menerima pembalasan berupa hu-
peran auditor menjadi lebih penting, kuman. Makna keadilan dimaksud
karena hasil penghitungan kerugian dalam filosofi itu adalah keadilan
negara adalah jenis penghukuman/ yang dirasakan masyarakat, bukan
maksimalisasi pemindanaan dalam saja keadilan dalam perspektif hu-
rangka pengembalian kerugian kum, tetapi keadilan dalam seluruh
negara, serta menghilangkan keun- aspek kehidupan, termasuk keadilan
tungan pelaku dan juga akan meru- dalam pengertian ekonomi.
pakan pidana pokok bukan pidana Definisi tindak pidana korup-
tambahan seperti saat ini (Pasal si tidak diketemukan sebagaima-
18 Ayat 2 UU 31/1999) yang dapat na halnya bunyi Pasal 2 dan Pa-
menimbulkan efek jera/memperta- sal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001
kutkan bagi para pelaku korupsi se- jika dibandingkan dengan regulasi
bagai penjahat rasional yang selalu dalam UNCAC 2003 yang meru-
akan melakukan kejahatan bila ma- muskan perbuatan korupsi sebagai
sih terdapat keuntungan ekonomis kriminalisasi korupsi dengan tiga
dari perbuatannya. Oleh karena dimensi yang melekat pada per-
itu, konsep penghitungan kerugian buatan tersebut, yaitu:
keuangan negara dalam konsep time 1. Hasil korupsi (Proceeds of Cor-
value of money dapat dijadikan alter- ruption) mengacu pada properti
natif pilihan selain menyamakan yang secara langsung atau tidak
nilai mata uang antara tempus delicti langsung berasal dari tindak pi-
dengan waktu pengembalian dan dana korupsi. Korupsi mencakup
menghilangkan keuntungan pelaku pelanggaran yang diidentifikasi
tindak pidana korupsi. di bawah UNCAC 2003 (Pasal

10
Richard A. Posner, The Economic of Justice, Massachusetts, Harvard University Press, 1981, hlm.
224.

18 Artikel Warta Pengawasan Nomor 1 Tahun 2022