Page 73 - WP 1 2022
P. 73

wa Penyidik dapat meminta ban-      System”  dan melalui pengembalian
            tuan kepada ahli atau orang yang  secara tidak langsung yaitu melalui
            memiliki keahlian khusus pada saat  proses penyitaan setelah adanya pu-
            melakukan penyidikan  suatu per-  tusan pengadilan berdasarkan Pasal
            kara sehingga keterangan yang di-  53 s/d Pasal 57 UNCAC 2003. Plea
            sampaikan oleh ahli tersebut dapat  Bargaining secara luas diartikan se-
            digunakan untuk membuat terang  bagai  sebuah pernyataan bersalah
            suatu perkara pidana dan dalam  dari seorang tersangka maupun ter-
            rangka pemulihan aset dari hasil  dakwa. Pengaturan mengenai  Plea
            tindak pidana korupsi terutama da-  Bargaining dapat dikategorikan se-
            lam penghitungan  unsur kerugian  bagai sebuah upaya agar sebuah per-
            keuangan negara.                    kara tidak perlu diajukan ke penga-
               Pemulihan aset atas hasil tindak  dilan untuk menyelesaikan hampir
            korupsi dapat dibedakan menjadi  mirip dengan prinsip “Restorative Jus-
            dua kelompok besar, yaitu pemuli-   tice”.  Plea Bargaining sebagai sebuah   Artikel
            han aset terhadap harta kekayaaan  Alternative Dispute sering berkaitan
            atau aset hasil tindak pidana korup-  dengan upaya penyelesaian di luar
            si yang berada di dalam negeri dan  sidang dan penggunaannya juga di-
            di luar negeri. UNCAC 2003 me-      dasari oleh alasan-alasan tertentu.
            nyadari  bahwa kepentingan untuk  Dalam kaitan dengan  Plea Bargain-
            dapat menarik kembali aset hasil  ing ini, Cento G. Veljanovski ber-
            korupsi di luar negeri praktis han-  pendapat bahwa:
            ya dapat dilakukan dalam kerangka        “The plea bargain has a straight-
            kerja sama internasional.  UNCAC      forward reason: it is a cheaper way to
            2003 sebagai acuan hukum interna-     gain a conviction. The prosecutor, in
            sional mengatur tentang tindakan      effect, faces an economic problem: how
            pemulihan aset  dari tindak pidana    to allocate his limited resources to dis-
            korupsi, dalam pasal-pasal sebagai    pose of the maximum number of cases
            berikut:                              weighted by the sentence. A rational
            1.  Pasal 52 UNCAC 2003, pencega-     prosecutor, given discretion, will set
               han dan deteksi hasil tindak pi-   about his job in the most cost-effective
               dana korupsi sistem pemulihan      manner. Plea bargaining facilitates
               aset secara langsung;              the disposition of cases. The prose-
            2.  Pasal 53 UNCAC 2003, sistem       cutor trades a lower sentence for the
               pengambalian aset secara  tidak     certainty of conviction and also saves
               langsung  dan  kerjasama  inter-   the costs of proving guilt. The accused,
               nasional  untuk  tujuan  penyi-    on  the  other  hand,  is  encouraged  to
               taan;                              plead guilty by comparing the uncer-
            3.  Pasal 55 UNCAC 2003, pengem-      tainty of a trial which may impose a
               balian aset-aset hasil korupsi     more severe sentence if he insists on
               dari negara ketempatan  (custodial   pleading not guilty with the certainty
               state)  kepada  negara asal (country    of a lower sentence if he pleads guilty.
               of  origin) aset korupsi.          If the prosecutor’s maximum offer (sen-
                                                  tence discount) exceeds the defendant’s
               Pemulihan aset secara langsung     minimum sentence discount then a
            dilakukan melalui proses pengadilan   guilty plea will be entered. Cost fac-
            yang dilandaskan kepada sistem        tors drive both parties to seek a com-
                                                                                2
            “Negatiation Plea” atau “Plea Bargaining   promise through pre-trial settlement.”


                                                                              13
            Artikel Warta Pengawasan Nomor 1 Tahun 2022
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78