Page 71 - WP 1 2022

ASSET RECOVERY

DALAM PERSPEKTIF HUKUM
NASIONAL DAN UNCAC TAHUN 2003

Eri Satriana,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Artikel

emberantasan tindak pi- tuk tujuan penjeraan dalam fungsi
dana korupsi berkaitan “Ultimum Remedium” sekaligus faktor
erat dengan tujuan ne- penyeimbang (Equilibrium). Jika hal
1
P gara untuk mewujudkan itu dianggap sebagai suatu kegagal-
negara kesejahteraan (welfare state). an, maka patut diduga bahwa fak-
Pembukaan Undang-Undang Dasar tor penyebab terjadinya justru lebih
1945 telah menyatakan bahwa tu- banyak diakibatkan oleh kelemah-
juan pembentukan negara Indonesia an dalam hukum pidana Indonesia
adalah melindungi segenap bangsa yang dapat dianggap sebagai perma-
Indonesia dan seluruh tumpah da- salahan yang krusial dalam hukum,
rah Indonesia, memajukan kese- yaitu ketidakharmonisan satu pera-
jahteraan umum, mencerdaskan turan perundang-undangan dengan
kehidupan bangsa, dan ikut melak- peraturan perundang-undangan
sanakan ketertiban dunia yang ber- yang lainnya.
dasarkan kemerdekaan, perdamaian Undang-Undang Nomor 31 Ta-
abadi dan keadilan sosial. hun 1999 jo. Undang-Undang No-
Salah satu indikator dari efek- mor 20 Tahun 2001 sebenarnya
tivitas pemberantasan korupsi dari memiliki dua hal pokok yang dapat
perspektif hukum adalah dapat di- dikatakan sebagai esensi dari ke-
hukumnya pelaku tindak pidana ko- beradaan undang-undang tersebut,
rupsi, sementara dari sisi ekonomi yaitu pencegahan (preventif) dan
adalah pemulihan kerugian keuang- penindakan (represif). Pencegahan
an negara yang seimbang dengan dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001
jumlah kerugian negara tersebut adalah upaya untuk menekan se-
atau dalam pendapat Romli Atma- rendah mungkin tindak pidana
sasmita dan Kodrat Wibowo, bah- korupsi, sedangkan penindakannya
wa tujuan pemidanaan adalah un- adalah upaya untuk menimbulkan

1
Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia,
Jakarta, Kencana, 2016, 2016, hlm. 41.

11
Artikel Warta Pengawasan Nomor 1 Tahun 2022