Page 76 - WP 1 2022

pemeriksaan persidangan sehingga (Pasal 52); sistem pemulihan aset
aset kejahatan korupsi dialihkan secara langsung (Pasal 53); sistem
atau bahkan dilarikan ke luar ne- pengambalian aset secara tidak
geri. Dalam konteks ini, keberadaan langsung dan kerja sama internasi-
instrumen hukum yang memiliki onal untuk tujuan penyitaan (Pasal
sistem perampasan memungkinkan 55). Ketentuan esensial yang sa-
dilakukannya pemulihan aset hasil ngat penting dari pasal-pasal terse-
tindak pidana. Instrumen itu dapat but adalah pengaturan pemulihan
aset-aset hasil korupsi dari negara
Artikel dilakukan melalui mekanisme qua- rupsi dapat dilakukan melalui jalur
ketempatan (Custodial State) kepada
si pidana yang menekankan peram-
negara asal (Country of Origin) aset
pasan aset hasil tindak pidana se-
cara in rem (kebendaan) dan bukan korupsi. Pemulihan aset hasil ko-
pada orang (in personal).

pidana pemulihan aset secara tidak
langsung melalui “Criminal Recovery”
UNCAC 2003 dalam konteks hu-
kum internasional adalah hukum dan jalur perdata pemulihan aset
yang seharusnya saling mengisi secara langsung melalui “Civil Recov-
ery”.
dengan peraturan perundang-un-
dangan di Indonesia, khususnya
Dinamika masyarakat mengem-
jika berkaitan dengan pemberan-
mekanismenya
tasan tindak pidana korupsi. Teori ri-sendiri guna mengontrol peri-
monisme dalam hukum internasi- bangkan anggota-anggotanya sendi-
laku
yang
onal berpendapat bahwa: 5 melakukan atau yang dianggap
“Hukum internasional dan melakukan perilaku yang menyim-
hukum negara merupakan dua pang. Khususnya bila penyimpang-
kesatuan hukum dari satu sistem an tersebut dianggap intensional,
hukum yang lebih besar yaitu tidak dapat diterima dan menga-
hukum pada umumnya, karena kibatkan ke- rugian serius (berupa
terletak dalam satu sistem hu- timbulnya korban atau biaya dalam
kum maka sangat besar sekali arti luas), munculah konsep peng-
kemungkinan terjadi konflik an- hukuman (Punishment). Terkait de-
tar keduanya. Hukum Internasi- ngan tindak pidana korupsi, pada
onal dan hukum nasional saling awalnya, penghukuman dilakukan
berkaitan satu sama lainnya. dengan paradigma “Retributive” dan
Hukum nasional kedudukannya merupakan reaksi langsung atas
lebih rendah dibanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh
hukum internasional. Hukum para pelaku tindak pidana itu. Pa-
nasional tunduk dan harus se- radigma “Retributive” ini terlihat da-
suai dengan hukum internasi- lam semangat mengganjar secara
onal”. setimpal berkaitan dengan per-
buatan dan atau efek dari tindak
Meninjau dari perspektif hu- pidana yang telah dilakukan da-
kum internasional, UNCAC 2003 lam perkembangan pemberantasan
memiliki substansi regulasi yang tindak pidana korupsi akhir-akh-
meliputi sistem pencegahan dan ir ini. Paradigma penghukuman
deteksi hasil tindak pidana korupsi yang dikehendaki oleh masyarakat

5 Sefriani, Hukum Internasional, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 86.

16 Artikel Warta Pengawasan Nomor 1 Tahun 2022