Page 246 - ORTAKER UINSA
P. 246

- 246 -



                                          pengelolaan  data  dan  sistem  informasi  bimbingan

                                          masyarakat Islam.

                                     (5)  Seksi  Pemberdayaan  Zakat  dan  Wakaf  sebagaimana
                                          dimaksud  dalam  Pasal  468  huruf  e  bertugas

                                          melakukan        penyiapan      bahan      kebijakan      teknis,

                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang
                                          bina  lembaga,  edukasi,  pemantauan,  dan  evaluasi

                                          lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.


                                                                Pasal 470

                                     Pembimbing  Masyarakat  Kristen  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  449  huruf  f  bertugas  melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di
                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Kristen  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                     provinsi.


                                                                Pasal 471

                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  449  huruf  g  bertugas  melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di
                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Katolik  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang
                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                            Bagian Ketujuhbelas

                                     Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara


                                                                Pasal 472

                                     Susunan  organisasi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama

                                     Provinsi Maluku Utara, terdiri atas:
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251